Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat perluasan akses pendidikan anak usia dini (PAUD) dengan menambah tiga lokasi PAUD negeri yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Kebijakan ini sejalan dengan program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun prasekolah.
Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, mengatakan langkah tersebut dilakukan melalui pemetaan aset milik pemkot yang direhabilitasi agar dapat difungsikan sebagai PAUD negeri. Program ini bertujuan untuk memastikan tidak ada anak Surabaya yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan dasar.
"Sejalan dengan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, kami didukung Pemkot Surabaya bergerak cepat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan melakukan pemetaan aset untuk difungsikan sebagai PAUD negeri," ujar Bunda Rini, Senin (6/4/2026).
Bunda Rini menargetkan, operasional PAUD negeri baru dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini sebagai bagian dari komitmen Pemkot Surabaya dalam memperkuat pendidikan fondasi anak.
"Insyaallah operasional penambahan PAUD negeri akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak Surabaya yang tertinggal," katanya.
Tiga lokasi yang disiapkan pada tahun 2026 terdiri dari Pasar Nambangan dengan layanan Kelompok Bermain (KB) berkapasitas 12 murid. Yang kedua, di SDN Sidotopo 4 dengan layanan satu atap mencakup TK (15 murid), KB (12 murid), dan Taman Penitipan Anak (TPA) berkapasitas 10 murid.
Sedangkan lokasi yang ketiga berada di Rumah Anak Prestasi (RAP) Sonokwijenan dengan layanan TK berkapasitas 15 murid.
Selain pembangunan infrastruktur, Bunda Rini menuturkan, Pemkot Surabaya juga terus memperluas jangkauan layanan PAUD. Saat ini jumlah peserta didik PAUD di Kota Pahlawan telah menembus 100 ribu anak. "Secara administratif, jangkauan kami sudah sangat luas, namun kami menargetkan 0% anak usia PAUD yang tidak terlayani," jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa pihaknya bersama Bunda PAUD tingkat kecamatan dan kelurahan, terus melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan seluruh anak usia PAUD terdata dan terlayani dalam lembaga pendidikan. "Verifikasi lapangan terus dilakukan untuk mendukung upaya zero PAUD drop out," imbuhnya.
Tak hanya itu, Bunda Rini juga membeberkan strategi lain yang ditempuh dengan menghadirkan PAUD negeri di wilayah padat penduduk. Termasuk pula memperluas layanan lembaga berbasis masyarakat agar dapat menjangkau anak usia 2-6 tahun.
"Kami juga memastikan kualitas layanan di lembaga negeri maupun swasta, baik itu TK, KB, maupun PPT/SPS tetap setara memberikan pelayanan yang terbaik melalui standarisasi kualitas pelayanan minimal pendidikan dari Dinas Pendidikan," paparnya.
Di sektor pembiayaan, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk beasiswa PAUD yang diberikan kepada 7.000 anak pada tahun 2026. Selain itu, sebanyak 8.000 pendidik PAUD menerima dukungan jasa pelayanan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan guru.
"Pemerintah kota tidak hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga investasi manusia. Tahun ini, beasiswa diberikan kepada 7.000 anak PAUD," kata Bunda Rini.
Ke depan, Bunda Rini menyebut bahwa Pemkot Surabaya menargetkan seluruh anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan inklusif. Upaya ini sekaligus untuk memastikan seluruh aset yang direhabilitasi dapat beroperasi penuh pada tahun ajaran 2026/2027.
"Kami ingin memastikan lebih dari 100 ribu anak usia PAUD di Surabaya saat ini tetap terlayani, dan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan prasekolah," pungkasnya.
