Satu bulan menjelang pelaksanaan Ujian Nasional 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Dialog Publik antara pimpinan Kemendikbud dengan pemangku kepentingan pendidikan, di Kota Surabaya, Senin, (02/03/2015). Sebanyak 100 peserta turut berpartisipasi dalam dialog ini. Mereka berasal dari pemangku kepentingan dinas pendidikan (Disdik) provinsi Jawa Timur (Jatim), Dispendik Kota Surabaya, perwakilan kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah di lingkungan provinsi Jatim, perwakilan organisasi masyarakat di bidang pendidikan, dan insan pers. Tema yang diangkat pada dialog publik kali ini adalah Pelaksanaan UN Tahun Ajaran 2014/2015.
Sebagai tuan rumah, Kota Surabaya menyatakan siap untuk melaksanakan UN 2015. Hal itu disampaikan Soeparno, selaku koordinator pengawas Disdik provinsi Jatim, saat membuka dialog. Menurut Soeparno, pelaku pendidikan di provinsi Jatim menganggap UN 2015 sebagai agenda rutin tahunan pendidikan. Sehingga, persiapan-persiapan terkait pelaksanaan UN sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya. "Sampai sekarang kami belum menerima prosedur operasional standar (POS) UN, tapi kami sudah melangkah untuk melakukan persiapan UN ini," jelas Soeparno.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendikbud Ari Santoso berpesan kepada pemangku kepentingan pendidikan di Jatim agar menjalankan UN 2015 sesuai prinsip kejujuran. Menurutnya, pengalaman masa lalu yang menggambarkan peningkatan kualitas pendidikan dengan penargetan di atas kertas untuk UN mengakibatkan cara-cara meraih target dengan tidak benar.
"Kita selalu ditargetkan untuk mencapai peningkatan pendidikan berdasarkan capaian di atas kertas, tapi kita tidak pernah menanyakan apakah cara untuk meraih target itu sudah benar," ujarnya. Ari pun menekankan agar pelaksanaan UN dapat menerapkan nilai kejujuran. Jadi, katanya, peningkatan pendidikan tidak secara semu yaitu sebatas pencapaian di atas kertas (nilai UN), tapi terlebih perbaikan secara fundamental.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam berpesan agar pemangku kepentingan di lingkup Jatim dapat membina siswa agar lebih berprestasi meski UN bukan lagi penentu kelulusan. "Pemanfaatan UN bukan sebagai penentu kelulusan agar siswa tidak terbeban secara moral, namun hal itu agar tidak menjadi kontradiktif terhadap motivasi siswa. Di sinilah diharapkan pelaku pendidikan dapat lebih membina siswa berprestasi," imbaunya.
Seorang peserta dialog yang berasal dari pengawas pendidikan Disdik Kota Surabaya, Wahid Abdurrahman, menanyakan bagaimana keberlangsungan pemanfaatan UN di masa mendatang. Disadari, UN yang bukan sebagai penentu kelulusan dapat memicu kemungkinan anak menjadi malas belajar. "Karena UN tidak menjadi begitu penting jadi membuat anak malas belajar, adakah kemungkinan UN dapat dipakai untuk melanjutkan pendaftaran peserta didik baru di jenjang selanjutnya?" ujar Wahid.
Kapuspendik Nizam menjelaskan Kemendikbud sudah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri untuk dapat menggunakan UN sebagai pintu masuk ke universitas tersebut. "Ada kabar gembiranya, UN sudah disetarakan dengan ujian Cambridge, salah satunya di Universitas Hongkong, sehingga saat mendaftar disana tidak perlu ikut ujian Cambridge lagi dan semacamnya, cukup dengan nilai UN," jelasnya.
Karena UN disetarakan dengan ujian evaluasi tingkat internasional, siswa diharapkan lebih serius untuk mengikuti UN.
Junaedi, guru SMA 7 Surabaya, menanyakan mengenai perubahan jadwal pelaksanaan UN di masa mendatang. "Apakah bisa UN dilaksanakan tidak di akhir tahun ajaran siswa, semisal pada bulan Mei. Pertimbangannya, sisi emosional anak tidak terlalu terbeban berat untuk melakukan UN, toh bukan dilakukan sebagai penentu kelulusan," ujarnya.
Terkait jadwal pelaksanaan UN di masa mendatang, Kapuspendik Nizam mengungkapkan rencana pelaksanaan UN akan dilakukan lebih awal dari jadwal rutin di tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar siswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. "Ke depan, kami ingin melaksanakan maju dari jadwal sebelumnya, sehingga kalau belum bisa tercapai ketuntasan pencapaian kompetensi, siswa dapat belajar, kemudian mengikuti UN ulang," ujarnya. Adapun Kapuspendik Nizam mengungkapkan Kemendikbud merencanakan pelaksanaan UN tahun depan (2016) di bulan Februari 2016. (Sumber : Kemdikbud)
