Tiga inovasi layanan publik milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil meraih penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI dalam Top 99 (Sinovik).
Ketiga inovasi tersebut diantaranya, 6 in 1 meliputi akte lahir, kematian, perkawinan, perceraian, surat pindah datang dan pindah keluar secara online. Kedua, inovasi Tahu Panas (tak takut kehujanan dan tak takut kepanasan) yang merupakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Ketiga, inovasi Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda.
Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara, Syafruddin mengatakan, pelayanan publik yang ada di Indonesia sudah berjalan baik, hanya saja kurang terekspos. Oleh karena itu, dirinya berharap acara ini dapat menjadi cerminan bagi negara-negara internasional lainnya.
“Jangan selalu kita berkaca keluar, tapi orang luar harus berkaca kepada kita,” ujar Syafruddin seusai acara di Hotel Shangri – La, Surabaya pada kemarin Rabu, (19/9/2019).
Dirinya juga mengatakan para penerima penghargaan malam ini akan kembali dilombakan untuk menjadi 40 terbaik dan akan diumumkan pada November 2018 mendatang. “Nanti akan diseleksi lagi, tahun ini akan berujung 40 yang terbaik bersamaan saat acara International Public Service Forum di Jakarta,” tambah Syarifuddin.
Ke depan, Syafruddin berharap dengan agenda penghargaan yang dimulai sejak tahun 2014 ini dapat menjadi ajang transfer dan pengalaman antar instansi daerah. Mall pelayan publik harus ditingkatkan. “Semoga semakin semangat dan bermotivasi dalam melayani masyarakat,” sambungnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tujuan awal berbagai inovasi itu bukan untuk meraih penghargaan, melainkan untuk mempermudah layanan masyarakat. “Gol akhir dari semua inovasi ini adalah warga Surabaya sejahtera,” tegas Wali Kota Risma usai menerima penghargaan.
Menurut Wali Kota Risma, kesuksesan Pemkot Surabaya dalam melayani publik karena menerapkan sistem pembangunan sustainability (pembangunan berkelanjutan).
Baginya, sustainability itu sangatlah penting agar mampu mendongkrak sistem pelayanan publik. “Jadi bukan hanya dapat penghargaan lalu selesai, tidak seperti itu,” terangnya.
Adapun kompetisi penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ini diikuti oleh Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian, 16 kementerian, 20 lembaga, 18 provinsi, 16 kota, dan 39 kabupaten. (Humas Dispendik Surabaya)
