Tidak hanyu maju dan berkembang pendidikan di Surabaya, namun Surabaya juga dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikannya, hal tersebutlah yang menjadi daya tarik bagi daerah lain untuk mengkaji dan mempelajarinya.

Pagi tadi Jumat (05/01/2018) sejumlah anggota DPRD Kab. Musi Banyuasin mengunjungi kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik) kedatangan mereka ialah tidak lain untuk mempelajari pengelolaan GTT/PTT.

“Kami melihat Surabaya telah berhasil mengelola GTT dan PTT dengan baik, salah satunya yakni mereka telah gaji sesuai dengan UMK yang ada”, tutur Abusari SH, M. Si Ketua DPRD Kab. Musi Banyuasin.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Dispendik Aston Tambunan menjelaskan pembiayaan dan pengelolaan pendidikan di Surabaya bersumber pada BOS dan BOPDA. Salah satu program pendidikan di surabaya yang telah berhasil dikembangkan yakni pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMP. Tidak hanya BOPDA Pemkot Surabaya juga menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan siswa yang memadai. Selain itu, peningkatan mutu guru juga menjadi perhatian tersendiri dari Pemkot Surabaya, mulai dari berbagai pelatihan, pengiriman guru ke luar negeri, beasiswa, hingga tunjangan kinerja telah menjadi salah satu program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya.

 “BOPDA tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri saja, namun sekolah swasta dan madrasah juga bisa mengambilnya”.

 Besaran BOPDA yang  diberikan, yakni untuk siswa SD sebesar Rp. 29.000,-/siswa/bulan serta siswa SMP Rp. 80.426-/siswa/bulan. Selain itu, guna memaksimalkan layanan kepada masyarakat serta pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien Dispendik telah mempergunakan sistem online hampir pada semua lini.

Aston menambahkan kepala sekolah negeri di Surabaya sudah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang di kontrol langsung oleh Dispendik melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS). (Humas Dispendik Surabaya)