Memasuki hari pertama Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melakukan tinjauan ke beberapa sekolah. Tinjauan dilakukan untuk memastikan PTM maupun simulasi berjalan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.
Dengan mengendarai sepeda motor, Wali Kota Eri Cahyadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo, berkeliling meninjau ke beberapa sekolah. Yakni, SMP 17 Agustus Surabaya, SDN Airlangga I, SMP Kristen YBPK I, SDN Kaliasin I dan SMPN 6 Surabaya.
Tak hanya didampingi Kadispendik Surabaya, pelaksanaan PTM hari pertama ini juga dihadiri Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair), dr Windhu Purnomo serta Pembina Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Jawa Timur, Estiningtyas Nugraheni.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, bahwa tinjauan bersama ke beberapa sekolah ini untuk memastikan pelaksanaan PTM dan simulasi berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri. Setiap sekolah yang menjalankan simulasi atau PTM juga dipastikan telah menyediakan pembelajaran melalui hybrid.
"Tinjauan ke sekolah-sekolah ini untuk memastikan proses PTM itu bisa berjalan sesuai dengan Inmendagri. Dan hari ini tidak sendiri, saya ditemani Prof Windhu, beliau yang memastikan apakah memang di sekolah ini bisa berjalan atau tidak, itu yang pertama," kata Wali Kota Eri saat berada di SMP 17 Agustus Surabaya.
Selain meninjau langsung pelaksanaan PTM dan simulasi, Wali Kota Eri juga ingin memastikan tidak adanya penjualan seragam di koperasi sekolah. Bahkan, untuk memastikan hal itu, ia pun menanyakan langsung kepada pihak kepala sekolah.
"Kedua, saya juga memastikan tadi sempat nanya kepala sekolah, terkait seragam. Karena itu saya sampaikan tidak ada lagi koperasi menjual seragam sekolah," jelasnya.
Wali Kota Eri menyatakan, bahwa seluruh seragam peserta didik dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ditanggung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Karenanya, pihaknya tak ingin ada peserta didik dari MBR yang masih dibebani biaya seragam sekolah.
"Karena nanti yang bertanggung jawab ada pemkot. Bagaimana kalau ada MBR yang sudah bayar? Insya Allah akan kita kembalikan uangnya," jelasnya.
Oleh sebab itu, Wali Kota Eri menginginkan ke depan seluruh lembaga pendidikan baik jenjang SD atau SMP memberikan form kepada setiap wali murid. Melalui form tersebut, orang tua dapat menyampaikan kondisi keluarganya apakah masuk dalam MBR atau tidak. Dari dasar itu pula pemkot bisa memetakan mana keluarga yang membutuhkan intervensi.
"Surabaya ini kan bergotong-royong, bahu membahu. Jadi nanti (pelajar) masuk, dikasih form, siapa yang tidak mampu, karena ada daftar MBR yang pasti tidak mungkin kita minta seragam," ujarnya.
Di sisi lain, Wali Kota Eri menyebutkan, bahwa intervensi seragam sekolah juga diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, intervensi ini tak hanya dilakukan oleh pemkot, tapi bisa pula melalui orang tua asuh.
"Yang hari ini bukan masuk MBR tapi orang tuanya kena PHK, itu berarti yang hadir ya pemkot sama orang tua asuh. Jadi inilah kehebatan dari Surabaya yang gotong royong, dari semua gurunya," imbuhnya.
Dari hasil tinjauannya itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengungkapkan, bahwa pelaksanaan simulasi ataupun PTM di Kota Pahlawan telah berjalan sesuai Inmendagri dan SKB 4 Menteri. Meski demikian, ia juga mengingatkan Satgas Covid-19 Sekolah agar tak henti-hentinya mengingatkan peserta didik supaya tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (Prokes).
"Terkait seragamnya juga sudah clear semua. Dan, Insya Allah sesuai arahan Prof Windhu, Pembelajaran Tatap Muka bisa dilakukan dengan kehati-hatian," jelasnya.
Pakar Epidemiolog Unair, Prof Windhu Purnomo menjelaskan, saat ini situasi pandemi di Kota Surabaya telah turun ke level 2. Meski kasus Covid-19 di Surabaya turun, ia tak ingin masyarakat lengah dan akhirnya euforia.
"Sudah level 2 dengan positivity rate sekitar 1,6 persen, tidak sampai seminggu turun dari level 3 ke 2. Kalau aman, ya aman, tapi harus terus (Prokes dijaga), Pak Wali bilang jangan euforia. Harus waspada dengan Prokes. Kami berharap bisa langsung Level 1 atau bahkan 0," kata Prof Windhu.
Karenanya, Prof Windhu meyakini, dengan gotong-royong dan kerjasama pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat, maka pandemi di Surabaya bisa segera terputus. Apalagi, ia menilai, wali kota juga begitu bersemangat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
"Kalau mau kerjasama semua memerangi virus, ya bisalah kita semua. Melihat Pak Wali Kota begitu semangat, maka Insya Allah kita bisa terkendali, sangat membaik," jelasnya.
Di waktu yang sama, Kepala Dispendik Kota Surabaya, Supomo menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi setiap hari kepada 15 lembaga pendidikan jenjang SMP yang telah melaksanakan PTM. Setiap lembaga pendidikan ini diwajibkan mengirimkan video suasana PTM kepada Dispendik Surabaya.
"Kita lakukan evaluasi setiap hari pelaksanaan PTM di Surabaya. Tim dari Dispendik juga setiap hari turun ke sekolah. Selain itu, mereka (pihak sekolah) setiap hari juga wajib mengirimkan video PTM, sebagai bahan evaluasi ke depannya," kata Supomo.
Supomo menyebut, evaluasi tak hanya dilakukan kepada lembaga pendidikan yang melaksanakan PTM. Tapi, juga berlaku bagi sekolah yang masih melaksanakan simulasi. "Kita evaluasi juga yang melaksanakan simulasi. Baik itu SD atau SMP yang simulasinya berjalan baik, akan ditingkatkan ke PTM," jelasnya.
Sementara itu, Kepala SMP 17 Agustus Surabaya, Wiwik Wahyuningsih menambahkan, bahwa tidak mudah untuk menyiapkan PTM di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Apalagi, pelajar yang mengikuti PTM juga harus melalui persetujuan orang tua.
"Memang untuk PTM ini tidak semudah yang diperkirakan. Kami sendiri sudah berkali-kali melakukan simulasi itu pun tidak mudah, karena komitmen dari orang tua juga harus sanggup antar jemput anaknya," pungkasnya. (Humas Dispendik Surabaya)
