Sebanyak 22 atlit, 2 official, dan 22 pelatih  Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN tingat kota, sore tadi Senin (22/05) diberangkatkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik) untuk mengikuti seleksi O2SN tingkat provinsi yang akan berlangsung mulai 23-24 Mei 2017.

 

Sekretaris Dispendik Drs. Aston Tambunan, M. Si menghimbau kepada para atlit untuk tetap mejunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam bertanding. Tidak hanya itu, Aston juga berpesan agar para siswa tetap menjaga kesehatan selama mengikuti perlombaan.

 

“Secara pembinaan para siswa telah mendapatkan bekal yang cukup tinggal mental juara yang harus terus dimotivasi”.

 

Sementara itu, Kasi Kesenian dan Olahraga Pendidikan Damaris Padmiasih menerangkan para atlit tersebut akan berlaga di lima cabang olahraga (cabor) diantaranya atletik, renang, bulu tangkis, pencak silat, dan karate.

 

Menurutnya, atlit surabaya telah dipersiapkan dengan baik untuk mengikuti berbagai pertandingan, diharapkan melalui pembinaan yang intensif serta latihan rutin dan semangat pantang menyerah nantinya memperoleh hasil yang maksimal pula. (Humas Dispendik Surabaya)

Bangsa kita kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang perjuangan pergerakan Boedi Oetomo sekaligus untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan, semangat nasionalisme setiap 20 Mei. Tahun ini peringatan 109 tahun Hari Kebangkitan Nasional mengusung tema Pemerataan Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan Sebagai Wujud Kebangkitan Nasional.

 

Bertempat di halaman Taman Surya, Balaikota Surabaya, Senin (22/5) Pemerintah Kota Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Tri Rismaharini, walikota Surabaya bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut walikota Surabaya membacakan sambutan dari Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

 

Dalam sambutannya walikota mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Di sektor kelistrikan, misalnya, pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp 12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

 

Walikota menambahkan, dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tatacara baru dalam berhimpun dan berkreasi. Sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa. Satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi tidak kasat mata. Justru karena itulah maka kita tidak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.

 

Walikota melanjutkan, semoga kita semua bisa meniti ombak besar perubahan digital dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan kepada masyarakat. Hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbong pembangunan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap jaya. (Humas Dispendik Surabaya)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program dari Inpres No. 7 Tahun 2014 yang bertujuan menarik peserta didik putus sekolah (drop out) agar kembali mendapatkan layanan pendidikan serta meningkatkan akses pendidikan kepada anak hingga wajib belajar 12 tahun.

Pagi tagi, Senin (22/05) bertempat di ruang Ki Hajar Dewantara kantor Dispendik Surabaya, Dispendik lakukan sosialisasi PIP pendidikan non formal kepada LKP, PKBM dan Penilik.

 

Kepala Bidang PAUD, Penmas, Kesenian dan Olahraga Pendidikan Siti AsiyahAgustini menuturkan, fungsi Dispendik yaitu menyampaikan kepada lembaga untuk mengidentifikasi anak usia 6-21 tahun pemegang KIP yang telah mendaftar di satuan pendidikan dan melaporkannya ke Direktorat teknis.

 

“Tidak hanya itu melalui kegiatan ini kami juga melakukan sosialisasi dan mengkoordinasikan penggunaan KIP”.

 

Siti Asiyah juga menerangkan secara teknis lembaga PKBM dan LKP memasukkan data usulan calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui sistem Dapodik sebagai wujud penelusuran dan pengelolaan program PIP.

 

“Wujudnya mereka akan mendapatkan bantuan sesuai syarat dan ketentuan”, pungkas Asiyah. (Humas Dispendik Surabaya)

Subcategories

Ini adalah berita dari Sekretariat Dinas Pendidikan