Pagi tadi, sekitar pukul 09.00. Sekitar kurang lebih 100 massa yang tergabung dalam Forum Aksi Keprihatinan Pendidikan (FKAP) Surabaya melakukan aksi demo serta orasi di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Mereka meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dr. Ikhsan, S.Psi, MM untuk segera merealisasikan keputusan MK tentang pembubaran RSBI dan menolak komersialisasi pendidikan. “Kami meminta Dindik tidak melakukan rotasi terhadap guru dan Kadindik harus fokus menjalankan tugas sesuai UUD 1945 pasal 31,”. kata korlap aksi Heri Susuilo.

Hanya sekitar setengah jam melakukan aksi orasi di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya Jl. Jagir Wonokromo 354-356 Surabaya. Sekitar seratus pendemo dari FKAP diminta masuk ke dalam gedung aula belakang Dispendik Surabaya guna melakukan dialog bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota (Kadispendik) Surabaya Dr. Ikhsan, S.Psi, MM.  Kadispendik  Surabaya Dr. Ikhsan, S.Psi, MM bersama Kepala Bakesbanglinmas Kota Surabaya Sumarno dan seluruh Kepala Bidang di jajaran Dispendik Surabaya melakukan dialog bersama pendemo FKAP.

      Orasi yang sebelumnya ramai diganti dengan dialog damai yang difasilitasi Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Isa Anshori. Satu  persatu pendemo menyampaikan aspirasinya di hadapan Kadispendik Surabaya disaksikan Kepala   Bakesbanglinmas Kota Surabaya Sumarno. “Disini kami ingin memprotes kebijakan try out on-line yang meresahkan rakyat miskin”. Kata Heri Susilo Diikuti pendemo lainnya.

      Menyikapi hal tersebut, Ikhsan mengungkapkan bahwa untuk try out line bisa ditempuh dengan beberapa cara, yakni on-line (langsung dikerjakan dengan menggunakan internet), semi on-line (para siswa dapat mengunduh soal-soal yang telah disediakan di try out on-line untuk dikerjakan secara bersama-sama), kemudian yang terakhir off-line (para guru disekolah memfasilitasi para siswa yang tidak mempunyai internet/ laptop dengan mengunduh soal-soal yang telah disediakan Dispedik yang kemudian dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan secara bersama-sama). 

      Sementara itu, terkait kuota satu persen untuk siswa luar Surabaya, Ikhsan  mengungkapkan tujuan adanaya kuota satu persen untuk siswa luar Surabaya, karena tamatan sekolah dasar negeri tidak sebanding dengan dengan daya tampung SMP negeri. Dan tamatan SMP negeri tidak sebanding dengan daya tampung SMA negeri di kota Surabaya. “Saat ini anak SD kelas enam berjumlah 46.000 siswa. Sementara kapasitas SMP negeri sekitar 13.800 siswa. Sudah pasti ada 33.000 siswa dari SD pasti masuk swasta. Sementara dari lulusan SMP ada 39.00 0 siswa, jauh lebih besar dibandingkan daya tampung SMA negeri sekitar 6.500 siswa dan SMK negeri sekitar 6.300 siswa. Dan artinya 27.000 anak pasti masuk sekolah swasta”. Oleh karena itu, jauh-jauh hari kami telah berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat, para anggota dewa, kepolisan dan beberapa instansi terkait untuk memberikan batasan bagi siswa luar kota, agar anak Surabaya bisa masuk ke sekolah negeri.

     Terkait rotasi guru yang telah bergulir beberapa waktu lalu, Ikhsan mengungkapkan bahwa rotasi guru ini bertujuan untuk melakukan pemerataan mutu dan kualitas pendidikan kota Surabaya. ” Jadi tidak ada lagi sekolah yang favorit di Surabaya  nanti, kedepannya kami ingin semua sekolah di Surabaya mempunyai standar yang sama dengan sekolah RSBI, guna pencapaian mutu dan kualitas pendidikan yang merata di kota Surabaya ini”. Oleh karena itu, kami telah melakukan delapan tahap pengembangan kompetensi guru dan beberapa tahap untuk pengembangan bakat dan minat siswa serta pengembangan bagi sekolah. “Ini semua kami lakukan, demi terwujudnya Surabaya sebagai barometer pendidikan nasional”. ungkapnya.

       Unjuk rasa yang berakhir dengan dialog damai tersebut, disambut  gembira oleh para anggota dari FKAP, karena selama ini mereka kurang memahami tentang apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya demi memajukan pendidikan Surabaya dalam rangka mencapai tujuan bersama, yakni menuju Surabaya menjadi barometer pendidikan nasional. (Humas Dispendik Surabaya)