Foto : ilustrasi/superradio.id

Mengantisipasi lonjakan harga daging ayam ras yang masih tinggi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perdagangan Kota Surabaya, bekerjasama dengan distributor menggelar operasi daging ayam murah. Operasi daging murah tersebut, akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 30 Juni mendatang. Hal ini guna menstabilkan kembali harga daging ayam ras yang saat ini masih terpantau pada kisaran harga Rp 35 ribu – Rp 40 ribu di pasaran.

 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan salah satu upaya yang tengah dilakukan Pemkot Surabaya untuk mengintervensi tingginya harga daging ayam adalah dengan mengalakkan operasi daging murah bersama dengan distributor, guna menstabilkan kembali harga daging ayam ras di pasaran.

 

“Hasil pantauan kami bersama tim satgas pangan di lapangan, harga daging ayam ras saat ini masih tinggi. Maka dari itu, kami menggelar operasi daging murah, guna menekan lonjakan harga daging ayam ras di pasaran ,” kata dia, Jum’at, (22/06/18).

 

Menurut dia, kualitas daging ayam ras yang dijual pada operasi daging ayam  tersebut, sama dengan yang dijual di pasar-pasar tradisional. Secara higienis terjamin kebersihannya. Selain itu, lanju ia, juga telah bersertifikasi halal.

 

"Perhari kami menyediakan 100 ekor daging ayam ras, dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 32 ribu, lebih murah dari harga normal," ujarnya.

 

Operasi pasar tersebut, lanjut dia, akan dibuka sejak pukul 06.00 WIB hingga 11.00 WIB, dan bertempat di 10 outlet PT. Charon Pokphand, yang tersebar di Kota Surabaya. Rinciannya yakni, Jl. Bibis Karah No.5, Jl. Pucang Anom No.14, Jl. Manukan Tengah 51- j/X, JL. Kutisari Selatan No. 38, JL. Penjaringansari Blok PS IG No.33, Jl. Petemon KaliNo.74, Jl. Ruko Karah Agung 42B (Karah Agung), Jl. Raya Wiguna Tengah No.18 (Gunung Anyar), Jl. Karang Empat Besar 37B, dan Jl. Raya Mulyorejo No.238 (Mulyorejo).

 

"Selain itu, juga terdapat pada outlet PT. Ciomas Adisatwa yang berada di tiga titik lokasi. Yakni, Jl. Wonorejo I No.30, JL. Griyo Kebraon Selatan (Karangpilang) dan JL. Kutisari Selatan III,” paparnya.

 

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan beberapa outlet yang menjual daging murah tersebut, guna mensuplai kebutuhan daging ayam. Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan terus melakukan intervensi agar kedepan harga daging ayam ras bisa kembali normal.

 

“Silahkan kepada masyarakat untuk mendapatkan daging ayam yang sehat, aman, utuh dan halal di beberapa outlet yang telah kami sediakan,” imbuh mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Surabaya ini.

 

Disamping itu, Wiwiek menambahkan pihaknya juga akan menambah titik lokasi penjualan daging ayam murah, yang berencana akan ditempatkan di empat lokasi pasar. Yakni, pasar wonokromo, pucang, tambak rejo dan pasar kembang. “Untuk ke empat lokasi pasar tersebut, saat ini masih kami koordinasikan,” pungkasnya. (Humas Dispendik Surabaya)

Momen lebaran masih sangat teras kental menyelimuti para guru dan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik). Tepat hari ke-2 masuk kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Dispendik gelar acara Halal Bi Halal yang berlangsung di lapangan tengah kantor Dispendik.

 

“Melalui kesempatan ini, kita saling bermaaf-maafan sekaligus memperat tali silaturahmi sehingga nantinya menjadi sebuah kekuatan dalam membangun pendidikan surabaya menjadi lebih baik”, ujar Kadispendik Surabaya Ikhsan ketika memberi sambutan, Jumat (22/06/2018).

 

Ikhsan mengemukakan masih banyak program yang harus kita sukseskan bersama seperti masih berlangsungnya PPDB untuk jenjang SMP jalur sekolah kawasan dan jalur umum dan mempersiapkan Layanan Orintasi Sekolah (LOS) bagi siswa baru nanti.

 

“Dengan semangat Idul Fitri diharapkan program-program pendidikan di Surabaya dapat berjalan dengan sukses serta lancar”.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan ditutup dengan makan opor ketupat serta saling bermaaf-maafan baik antar pimpinan di lingkungan Dispendik dengan para guru, kepala sekolah, serta karyawan Dispendik.

 

Ahmad Sya'roni Kepala SMPN 6 mengaku momen Halal Bi Halal ini merupakan sebuah suntikan semangat baru terutama dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, dengan demikian akan tercipta para generasi emas yang unggul dan memiliki karakter.

 

Sementara itu, Banu Atmoko Kepala SMP PGRI 6 mengungkapkan sinergitas yang baik antara seolah swasta dan pemerintah melalui berbagai program pendikan adalah upaya bersama dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. (Humas Dispendik Surabaya)

Welly Hariyanto akhir-akhir ini cukup pusing. Apalagi setelah beredarnya wacana kenaikan SPP bagi SMA/SMK. Otomatis ayah empat anak ini harus memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya. Apalagi, salah seorang anaknya tahun ini bakal masuk ke jenjang SMA/SMK setelah lulus dari SMP.

 

Dengan usaha membuka warung kopi, tidak banyak pilihan dari Welly untuk mengumpulkan uang dari sumber pendapatan. Sang istri, Heni Purwanti, sebagai ibu rumah tangga sesekali membantu menjaga warung kopi miliknya. “Ya, kalau SPP naik, agak pusing juga mas. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah pas-pasan,” kata Welly ketika dimintai pendapat terkait wacana kenaikan SPP.

 

Hal senada juga dialami Djumain. Pria 48 tahun yang sehari-hari sebagai kuli batu ini juga mempunyai seorang putra yang kini sudah tak bersekolah. Seharusnya, putranya bersekolah di jenjang SMA/SMK, namun karena tidak ada biaya, maka keputusan berhenti mengenyam bangku pendidikan pun harus diambil.

 

Dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan, Djumain harus menghidupi istri dan empat anaknya. “Ya, jujur sebenarnya sedih ketika anak saya tidak bisa bersekolah. Tapi, ya maugimana lagi,” tuturnya dengan nada pasrah.

 

Wacana kenaikan SPP untuk SMA/SMK memang mengemuka di media beberapa hari terakhir. Penyebabnya, banyak sekolah yang merasa tidak mampu menjalankan operasional sekolah. Meski dengan sudah adanya surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang besaran SPP. Dengan demikian, sekolah mau tidak mau harus mencari sumber dana operasional lain, yang dipungut dari siswa.

 

Menurut Biyanto, anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, surat edaran Gubernur Jawa Timur sejatinya sudah melalui proses kajian. Namun, dia tidak menampik bahwa faktanya, di lapangan banyak sekolah yang memutuskan menempuh rencana kenaikan SPP untuk menutup biaya operasional sekolah. Biyanto menyatakan, opsi tersebut harusnya ditempuh dengan mekanisme audit dan diskusi bersama dengan komite sekolah. “Tujuannya mencari tahu kira-kira kurangnya itu dimana,” paparnya ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (20/06/2018).

 

Sedangkan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi, berpendapat, penyelenggaraan pendidikan seharusnya tidak terlalu membebani masyarakat. Dengan kenaikan SPP, tentu akan berdampak pada menurunnya potensi pendidikan. “Kalau biaya dituntut meningkat, sementara daya beli masyarakat tetap, kan tentu menimbulkan potensi berhenti bersekolah,” katanya.

 

Martadi mendukung adanya audit yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari komite sekolah, universitas, dan stakeholder lainnya. “Hal ini agar jangan sampai kenaikan SPP itu didasari pada perasaan kurangnya biaya operasional saja. Di samping itu, selama ini kan sekolah sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pusat dan dari APBD Jawa Timur. Seharusnya itu dirincikan dulu, baru bicara masalah kekurangannya di bidang apa,” ujarnya.

 

Sementara itu, banyaknya keluhan dari siswa putus sekolah yang masuk ke Pemkot Surabaya mengundang keprihatinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Dia mengungkapkan, bahwa banyak organisasi perangkat daerah (OPD) seperti dinas pendidikan; dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dinas sosial; hingga bagian kesejahteraan rakyat, yang mendapatkan keluhan dari masyarakat.

 

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menjelaskan banyaknya siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek online di sela-sela aktivitas belajar-mengajar. Para siswa tersebut lantas di data dan di outreach hingga ke rumah masing-masing. Hasilnya, para siswa itu berpotensi putus sekolah.

 

Menurut Risma -sapaan Tri Rismaharini-, hal tersebut bertentangan dengan semangat kemerdekaan, dimana seharusnya seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan minimal wajib belajar dua belas tahun. “Masa hanya yang mampu saja yang bisa bersekolah. Kalau begini kan sama saja saat era penjajahan dulu,” katanya saat dijumpai di kediaman wali kota, Rabu (20/6).

 

Oleh karenanya, Pemkot Surabaya tidak tinggal diam. Selama ini, para pelajar yang putus sekolah atau kedapatan berada di tempat-tempat yang tidak semestinya didata dan didampingi. Pemkot memberikan intervensi bagi keluarga mereka, seperti jaminan kesehatan (BPJS), hingga penyaluran di bursa kerja. Hanya saja, upaya tersebut tetap tidak bisa terlalu banyak berpengaruh terhadap sektor pendidikan karena terhalang aturan. (Humas Dispendik Surabaya)

Subcategories

Ini adalah berita dari Sekretariat Dinas Pendidikan