Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen I Kurikulum tahap I bagi koordinator urusan kurikulum jenjang SD negeri dan swasta. Kegiatan dibagi ke dalam beberapa gelombang mulai Selasa (02/07/2019) sampai Kamis (04/07/2019).

Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar (Sekdas) Dispendik Kota Surabaya Munaiyah mengatakan, Bimtek tahap I ini hanya mengundang koordinator urusan kurikulum. Pada kegiatan Bimtek tahap II akan mengundang koordinator urusan kurikulum, kepala sekolah, serta tenaga administrasi sekolah.

“Tahap III nanti tidak bisa lagi dikatakan sebagai Bimtek, karena sudah masuk finalisasi. Tinggal verifikasi dan validasi dokumen dari pengawas,” kata Munaiyah saat membuka kegiatan di Aula Bung Tomo, Kamis (04/07/2019).

Menurut dia, tahun ini merupakan tahun ketiga Dispendik Kota Surabaya memfasilitasi sekolah dalam verifikasi dan validai dokumen kurikulum. Dengan begitu, tidak ada alasan lagi bagi sekolah sulit menemui pengawas sekolah.

Dengan alur yang demikian, Munaiyah berharap pada bulan Agustus minggu ketiga dokumen I sudah bisa disahkan oleh Kepala Dispendik Kota Surabaya. (Humas Dispendik Surabaya)

Guna mempelajari sistem pelayanan pendidikan yang telah berhasil dikembangkan oleh Surabaya, anggota DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kendal kunjungi Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya.

 

Kedatangan rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Dispendik Aston Tambunan didampingi Kepala Bidang Sekolah Dasar Aries Hilmi, Kepala Bidang PDKOP Thussy Apriliyandari, dan Kasubag Keuangan Iwan Imawan di ruang H.O. S Cokroaminoto.

 

Sutadi, pimpinan rombongan mengutarakan kedatangannya bersama DPRD dan Dikbud Kendal adalah untuk mendapatkan informasi langsung tentang penerapan sistem pelayanan pendidikan dan pendidika non formal (PNF) yang telah dikembangkan Dispendik Surabaya.

 

“Adanya peningkatan anggaran pendidikan di daerah kami menjadi salah satu dasar peningkatan mutu pendidikan di Kab. Kendal, oleh sebab itu kami ingin mempelajari sistem pendidikan di Surabaya”, terang Sutadi, Rabu (03/07/2019).

 

Pada kesempatan ini, Sekretaris Dispendik Aston menerangkan sejak tahun 2012 hingga sekarang Dispendik Surabaya telah mengembangkan 34 sistem aplikasi yang saling terintegrasi. Pembangunan sistem tersebut bermula ketika mengembangkan sistem database pendidikan Surabaya atau yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan profil sekolah.

 

“Dari profil sekolah tersebut kemudia berkembang menjadi sistem pengelolaan keuangan sekolah (SIPKS), kenaikan pangkat guru online (SIAGUS), hingga pengelolaan BOS dan BOPDA”, ungkap Aston.

 

Sementara itu, terkait PNF Thussy menjelaskan saat ini di Surabaya terdapat 34 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Untuk memfasilitasi anak rentan putus sekolah Pemkot Surabaya telah mendirikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

 

“Para lulusan SKB atau setara dengan program paket C akan mendapat 3 sertifikat, pertama ijazah, sertifikat keahlian, dan sertifitkat dari BNSP”, jelas Thussy. (Humas Dispendik Surabaya) 

 

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya melalui bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) membagikan sertifikat pendidik bagi guru yang lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2019 di Aula Ki Hajar Dewantara, Rabu (3/07/2019). Sertifikat pendidikan ini untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri dan swasta.

 

Sertifikat pendidik tersebut dibagikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dispendik Kota Surabaya Dwi Wahyu Novita dan Kepala Seksi Pengawasan Guru dan Tenaga Kependidikan Dedi Prasetiawan.

 

Dalam arahannya, Dedi Prasetiawan mengingatkan bahwa tujuan utama dari sertifikat pendidik ini bukan hanya untuk meningkatkan penghasilan semata, melainkan juga sebagai pengakuan bahwa pemilik sertifikat ini telah memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai guru. “Dengan adanya sertifikasi ini, Anda diakui memiliki kualitas atau setara dengan profesi yang lain,” katanya.

 

Selain itu, konsekuensi lain yang wajib dilakukan oleh pemilik sertifikat pendidik adalah menempuh pembelajaran sepanjang hayat dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

 

“Itu tanggung jawab semua. Tunjangan bukan tujuan, tapi konsekuensi dengan dapat tambahan penghasilan. Lebih prioritas ke pengembangan keprofesionalan,” ujarnya.

 

Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dispendik Kota Surabaya Dwi Wahyu Novita menambahkan, sertifikat pendidik ini sesuai dengan kompetensinya masing-masing. “Bila sudah tersertifikasi, pembelajaran yang diampu harus linier,” terangnya.

 

Novi, sapaan akrabnya, mengingatkan kepada pemilik sertifikat pendidik untuk segera memperbaharui pengisian data pokok pendidikan (dapodik). Dengan demikian, ketiak ada penarikan data dari pusat, tidak ada guru yang ketinggalan. “Jadi, data di profil dan dapodik harus sesuai dengan kondisi sekarang,” tandasnya. (Humas Dispendik Surabaya)

Subcategories

Ini adalah berita dari Sekretariat Dinas Pendidikan