Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama United Cities and Local Goverments Asia Pasifik (UCLG ASPAC) serta Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Jerman menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Localising SDGs and Multi Stakeholder Partnership for SDGs in Indonesia” pada Selasa, (15/5/2018) di Hotel Ciputra Word, Surabaya.
Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Dewo Broto Joko menyampaikan, maksud dan tujuan acara ini untuk mendaerahkan pengembangan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Developments Goals – SDG) di daerah kabupaten dan kota serta mendorong para pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Kami akan memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap kota-kota yang akan menyusun RAD,” kata Dewo di sela-sela acara yang juga dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Hans Farnhammer selaku head of development european delegation to Indonesia and Brunei Darussalam dan tamu dari perwakilan UCLG Uni Eropa.
Menurut Dewo – sapaan akrabnya, alasan dipilihnya Kota Surabaya karena dinilai sebagai kota yang mampu melaksanakan SDG dengan baik dan lebih maju ketimbang daerah-daerah yang lain. “Kita jadikan Surabaya sebagai referensi untuk daerah-daerah yang lain,” ujarnya.
Saat ini, cakupan penerima manfaat terakhir UCLG dan GIZ di Indonesia sebanyak 30 pemerintah daerah masing – masing terdiri dari 16 provinsi, 14 kota dan 5 asosiasi lokal pemerintah seperti APEKSI, APKASI, APPSI, ADEKSI dan ADKASI.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam sambutannya menerangkan berbagai macam pembangunan berkelanjutan atau SDG yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya dalam membangun kota maupun mensejahterakan warganya antara lain, memberi makan gratis kepada lansia, anak yatim, mengelar pasar murah, menyediakan ambulance gratis 24 jam dan pelayanan kesehatan gratis.
“Selain itu, memberikan pendidikan gratis, pemberdayaan ekonomi, pemanfaatan sampah, pembangunan infrastruktur jalan dan percepatan pelayanan administrasi bagi masyarakat menggunakan sistem elektronik,” urainya.
Menurut Wali Kota Risma, implementasi pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan di Surabaya, karena semua stakeholder ikut membantu dan berpartisipasi sehingga SGD dapat terwujud di kota pahlawan. “Terkadang teori dan praktek tidak sesuai, maka dari itu, kita tidak bisa melakukan sendiri,” tuturnya.
Mendengar penjelasan yang disampaikan Wali Kota Risma, Head of Development European Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam Hans Farnhammermengapresiasi kinerja yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya sekaligus menilai Surabaya merupakan kota yang sangat maju. “Saya rasa Uni Eropa dan Surabaya sudah bisa menjalin kerjasama dan mengimplementasikan SDG secepat mungkin dengan kami,” tandas Hans.
Hal senada juga disampaikan Dewo. Dirinya mengaku, Pemkot Surabaya merupakan kota yang maju dan telah menjalankan serta mencapai SDG dengan baik. “Saya rasa, Surabaya tinggal menyempurnakan yang kurang-kurang saja,” imbuhnya. (Humas Dispendik Surabaya)
