Keberhasilan Surabaya dalam mengembangkan berbagai program pendidikan menarik perhatian daerah lain untuk mengkaji dan mempelajarinya terutama dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pagi tadi, Kamis (23/03) Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya menerima kunjungan dari DPRD Kota Bitung.

 

“Kedatangan kami ke mari ialah untuk berbicara bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan program PAUD”, tutur Vonny. O Sigar Ketua Komisi A DPRD Kota Bitung.

 

Pada kesempatan ini, Kadispendik Surabaya Ikhsan mengutarakan bahwa di Surabaya telah berhasil dikembangkan yakni pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan. Pembiayaan pendidikan di Surabaya telah di-cover melalui anggaran pendidikan yang mencapai hampir 32 % dari APBD kota Surabaya.

 

 “Selain BOS dari pusat Surabaya juga memiliki BOPDA untuk kegiatan operasional sekolah”.

 

 Bantuan pendidikan tersebut diwujudkan melalui pemberian BOPDA serta penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan siswa yang memadai. Selain itu, peningkatan mutu guru juga menjadi perhatian tersendiri dari Pemkot Surabaya, mulai dari berbagai pelatihan, pengiriman guru ke luar negeri, beasiswa, hingga tunjangan kinerja telah menjadi salah satu program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya.

 

“BOPDA tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri saja, namun sekolah swasta dan madrasah juga bisa mengambilnya”.

 

 Besaran BOPDA yang  diberikan, yakni untuk siswa SD sebesar Rp. 29.000, /siswa/bulan serta siswa SMP Rp. 80.426-/siswa/bulan. Selain itu, guna memaksimalkan layanan kepada masyarakat serta pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien Dispendik telah mempergunakan sistem online hampir pada semua lini.

 

Berbicara PAUD, mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya tersebut menjelaskan bahwa berbagai pelatihan dalam rangka mengembangkan potensi para pendidik PAUD terus dilakukan mulai dari pelatihan tingkat dasa, lanjutan, hingga mahir. Tidak hanya itu mereka juga dibekali dengan 8 jenis workshop yang berbeda-beda.

 

pola pelatihan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan 12.000 pendidik PAUD se-Surabaya, pelatihan tersebut dapat menjadi point angka kredit jika para pendidik melanjutkan ke jenjang pendidikan S-1/S-2”. (Humas Dispendik Surabaya)

Dengan menggunakan headset 5 orang proktor utama Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) tampak sibuk melayani sambungan telepon dari para proktor inti yang kini tengah melakukan koordinasi dengan para proktor sekolah-sekolah.

 

“Selain berkoordinasi melalui media sosial kami juga membuka layanan telepon kepada para proktor di lapangan untuk memantau pelaksanaan ujian sekolah (US) berbasis komputer pada hari pertama ini”, tutur Kadispendik Surabaya Dr. Ikhsan, S. Psi, MM siang tadi (22/03) di ruang posko US, USBN, dan UNBK.

 

Kadispendik Ikhsan menjelaksan bahwa melalui posko yang terletak di ruang Kartini kantor Dispendik koordinasi setiap saat dilakukan oleh para prokotor. Menurutnya jika ada kendala pada proktor sekolah dapat ditangani oleh proktor inti, kemudian jika proktor inti mengalami kendala juga maka pintu terakhir yakni terletak pada proktor utama.

 

“Agar selalu terhubung dengan sekolah-sekolah penyelenggara kami berkoordinasi melalui media sosial Telegram”.

 

Mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya tersebut menjelaskan di Surabaya pelaksanaan US berbasis komputer ini diikuti oleh 364 SMP yang terdiri dari 294 SMP baik negeri maupun swasta, dan sisanya 34 MTs se-Surabaya.

 

Selain itu, Ikhsan juga mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan US hingga UNBK berbasis komputer berbagai persiapan, mulai dari proses sosialisasi ke lembaga hingga terakhir kemarin Selasa (22/03) proses terakhir simulasi telah dijalankan dengan baik.

 

“Kami juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti PLN dan PT.Telkom untuk memastikan tidak ada pemadaman listrik dan gangguan akses internet selama pelaksanaan US, USBN, dan UNBK di Surabaya”. (Humas Dispendik Surabaya)

Pada waktu yang hampir  bersamaan, dua daerah ini mengunjungi Surabaya. Dua daerah tersebut ialah DPRD Kota Palembang dan DPRD Kota Payakumbuh. Mereka datang untuk mengkaji serta mempelajari mengenai informasi pengelolaan pendidikan serta Peraturan Daerah No.16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Surabaya.

 

“Dengan adanya perubahan kurikulum kami ingin mengetahui bagaimana program pendidikan di Surabaya”, tutur Muhamad Adiansyah Koordinator Komisi IV DPRPD Kota Palembang ketika berkunjung ke kantor Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya, siang tadi Selasa (21/03).

 

Adiansyah menuturkan kedatangannya ke Surabaya juga berkaitan dengan pelimpahan kewenangan SMA dan SMK ke provinsi. Menurutnya ia berharap banyak mendapatkan informasi dengan adanya pertemuan ini.

 

Disisi lain, H. Suparman Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh menjelaskan kedatangannya ke Surabaya bersama tim pansus dan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh adalah dalam rangka penyusunan Ranperda penyelenggaraan pendidikan di kota Payakumbuh.

 

“Berbicara mengenai pendidikan Surabaya dan Malang yang banyak menjadi acuan bagi daerah-daerah lain”.

 

Sementara itu, Kadispendik Surabaya Dr. Ikhsan, S. Psi, MM menjelaskan perubahan kurikulum dari KTSP menjadi Kurikulum 2013 atau yang sekarang disebut dengan kurikulum nasional berbagai persiapan telah dilakukan yakni menyiapkan hasil evaluasi siswa melalui rapor online. Melalui rapor online ini guru dapat dengan mudah memasukkan nilai siswa sesuai dengan deskripsinya serta orang tua dapat memantau kapanpun dan dimanapun.

 

“Jika tidak menggunakan rapor online, ada ratusan field yang harus diisi guru dalam rapor secara manual”.

 

Terkait UU no. 23 Tahun 2014, Ikhsan menjelaskan bahwa dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut maka tanggung jawab pengelolaan SMA dan SMK berada di provinsi.

 

Terkait Perda No.16 Tahun 2012, mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya  berujar perda tersebut mengatur bagaimana memberikan pelayanan wajib belajar hingga 12 tahun serta pendidikan gratis di setiap jenjang.

 

Ikhsan menambahkan salah satu program pendidikan di surabaya yang telah berhasil dikembangkan yakni pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pembiayaan pendidikan di Surabaya telah di-cover melalui anggaran pendidikan yang mencapai hampir 32 % dari APBD kota Surabaya.

 

“Selain BOS dari pusat Surabaya juga memiliki BOPDA untuk kegiatan operasional sekolah”.

 

Bantuan pendidikan tersebut diwujudkan melalui pemberian BOPDA serta penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan siswa yang memadai. Selain itu, peningkatan mutu guru juga menjadi perhatian tersendiri dari Pemkot Surabaya, mulai dari berbagai pelatihan, pengiriman guru ke luar negeri, beasiswa, hingga tunjangan kinerja telah menjadi salah satu program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya.

“BOPDA tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri saja, namun sekolah swasta dan madrasah juga bisa mengambilnya”.

 

Besaran BOPDA yang  diberikan, yakni untuk siswa SD sebesar Rp. 29.000,-/siswa/bulan serta siswa SMP Rp. 80.426-/siswa/bulan. Selain itu, guna memaksimalkan layanan kepada masyarakat serta pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien Dispendik telah mempergunakan sistem online hampir pada semua lini.

 

Selama kurun waktu empat tahun Dispendik telah menghasilkan beragam inovasi pendidikan. Ada 20 inovasi program pendidikan melalui aplikasi online. Dua puluh  inovasi program pendidikan di Surabaya, diantaranya Profil Sekolah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS),  Seleksi Calon Kepala Sekolah, Jurnal Online, Surabaya Belajar, Multimedia Pembelajaran, Rapor Online, Try Out Online, PPDB Online, Sahabat Dispendik,  Klinik Kurikulum, Kenaikan Pangkat Online, Tantangan Membaca 2015, P2KGS, Profil LKP dan PKBM,  Aplikasi Gaji Online, JOSS (Jejaring Obrolan Siswa Surabaya), UNBK 100 persen,  perijinan online, dan US USBK Online. (Humas Dispendik Surabaya)

Subcategories

Ini adalah berita dari Sekretariat Dinas Pendidikan