Pelajar SD-SMP Negeri dan Swasta yang berada dibawah lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan semakin dipermudah dalam bertransaksi. Upaya ini segera terwujud setelah Pemkot menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bank BNI dalam pemanfaatan dan pengembangan bernama Smart Student Card (kartu pintar).

 

Dalam nota kesepakatan itu, BNI sebagai Bank Pemerintah siap menerbitkan Kartu Multi Fungsi untuk Siswa SD dan SMP di Kota Surabaya. Kartu Multi fungsi itu nantinya bernama Smart Student Card yang mempunyai banyak fungsi seperti kartu pelajar dan alat pembayaran dan juga untuk menabung.

 

Kepala BNI 46 Kanwil Surabaya, Slamet Djumantoro mengatakan kartu multifungsi ini dapat difungsikan sebagai debit card, kartu absensi kehadiran, kartu identitas pelajar, sistem monitoring sekolah dan juga sistem kontrol bagi orang tua siswa karena bisa cek kehadiran siswa, nilai siswa, dan pengumuman penting sekolah.

 

"Kartu ini juga berfungsi sebagai alat pembayaran dan sebagai alat ATM, ke depan nantinya ada komuter dan bus yang semuanya akan menggunkan kartu,” kata Slamet kepada wartawan di Balai Kota Surabaya. Jadi, nanti maksimal batas transaksinya hanya Rp 1 juta dalam satu bulan, sehingga para orang tua bisa tenang dan tidak khawatir lagi.

 

 Khusus penggunaan sebagai kartu ATM akan difungsikan untuk transaksi pembayaran di kantin sekolah, berbelanja di mall dan yang paling utama adalah mengajari anak-anak untuk menabung sejak dini, itu misi kami,” tutur Slamet usai bertemu dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerja wali kota, Kamis (10/08).

 

Rencananya, lanjut Slamet, kartu pintar segera dilaunching pada tanggal 17 agustus 2017 sekaligus disosialisasikan kepada para pelajar SD-SMP se Surabaya dan madrasah. “Targetnya tahun ini akan dibagi 3 ribu kartu dengan target awal 400 ribu kartu secara bertahap di Surabaya saja,” imbuhnya.

 

Pihaknya juga akan melakukan edukasi digital banking secara dini kepada pelajar SD-SMP dalam proses bertransaksi dengan limit 1 juta rupiah sehingga kartu ini dinilai aman dan orang tua bisa mengontrol penggunaan kartu ini. “Karena sekarang sudah jamannya generasi milenia, semua ada di satu genggaman oleh karenanya kami biasakan mereka untuk menggunakan ATM,” imbuhnya.

 

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Ikhsan menegaskan data smart study card yang bakal digunakan untuk kartu pelajar dipastikan tidak akan berbenturan dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk). Pasalnya, data yang ada didalam kartu pelajar ini sudah disesuaikan dengan Dispendukcapil. “Makanya kita bisa pakai NIK dan segala macam karena sudah menyatu semuanya,” ujarnya.  (Humas Dispendik Surabaya)

Tidak hanya mampu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, Surabaya juga telah dianggap berhasil dalam melakukan tata kelola keuangan sekolah baik penggunaan dana BOS ataupun BOPDA guna menunjang berjalannya sistem pendidikan yang telah berjalan selama ini.

 

“Pengelolaan BOS di Surabaya sudah sangat baik, dan diharapkan mampu menjadi trendsetter bagi daerah lainnya”, ujar Lailatul M. S. ST salah seorang tim BOS kemdikbud ketika memberikan pengarahan kepada sekolah, pagi tadi Kamis (10/08) di ruang Ki Hajar Dewantara kantor Dispendik Surabaya.

 

Lailatul menjelaskan kedatangannya ke Surabaya juga terkait sosialisasi mengenani peraturan baru tentang pengelolaan BOS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.70/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa serta Pemendikbud No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis BOS.

 

“BOS untuk SD sebesar Rp. 800.000/siswa/tahun, sedangkan SMP sebesar Rp. 1.000.000/siswa/tahun”.

 

Sementara itu, Kasi Peserta Didik Sekolah Dasar Tri Aji Nugroho menyampaikan alah satu program pendidikan di Surabaya yang telah berhasil dikembangkan yakni pendidikan gratis di semua jenjang mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pembiayaan pendidikan di Surabaya telah di-cover melalui anggaran pendidikan yang mencapai hampir 31 % dari APBD kota Surabaya.

 

 “Selain BOS dari pusat Surabaya juga memiliki BOPDA untuk kegiatan operasional sekolah”.

 

 Bantuan pendidikan tersebut diwujudkan melalui pemberian BOPDA serta penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan siswa yang memadai. Selain itu, peningkatan mutu guru juga menjadi perhatian tersendiri dari Pemkot Surabaya, mulai dari berbagai pelatihan, pengiriman guru ke luar negeri, beasiswa, hingga tunjangan kinerja telah menjadi salah satu program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya.

 

  “Besaran BOPDA yang  diberikan, yakni untuk siswa SD sebesar Rp. 29.000, /siswa/bulan serta siswa SMP Rp. 80.426-/siswa/bulan”.

 

Aji menambahkan semua sistem pengelolaan keuangan sekolah berbasis online melalui Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS). (Humas Dispendik Surabaya)

Dengan didampingi pelatih dan guru puluhan siswa-siswi dari berbagai sekolah memadati lapangan voli kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik) pagi tadi Kamis (10/08).

 

Mereka datang untuk mengikuti lomba voli siswa yang diselenggarakan Dispendik dalam rangka memperingati HUT RI ke-72.

 

“Untuk SD terdapat 39 tim pa/pi sedangkan SMP 50 tim pa/pi”, tutur Damaris Padmiasih Kasi Kesenian dan Olahraga Pendidikan.

 

Damaris mengungkapkan bahwa lomba ini juga di peruntukkan untuk menggali calon bibit-bibit siswa berprestasi di bidang olah raga, terutama pada voli. Menurutnya, Pemkot Surabaya terus berupaya memberikan ruang bagi pengembangan bakat dan potensi anak di berbagai bidang.

 

Damaris menambahkan, olahraga merupakan hal yang penting dalam melatih fisik siswa. Anak Surabaya tidak hanya pandai namun juga memiliki fisik yang kuat guna siap menghadapi berbagai tantangan zaman.

 

 

“Berbagai sarana-prasarana seperti kolam renang, lapangan sepak bola, serta berbagai fasilitas olahraga lainnya kini telah dipersiapkan sebagai wadah anak Surabaya menyalurkan kemampuannya di bidang olahraga”. (Humas Dispendik Surabaya)

Subcategories

Ini adalah berita dari Sekretariat Dinas Pendidikan