Berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan solusi yang tepat sehingga dapat meningkatkan pelayanan. Oleh karena itu, agar dapat terus menigkatkan pelayanan pengembangan SDM tenaga pendidik dan pelayanan online  terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik).

 

Siang tadi, Kamis (16/03) Dispendik menerima kunjungan dari Komisi D DPRD Kab. Semarang. Rombongan yang berjumlah 16 orang tersebut terdiri dari unsur pimpinan DPRD, anggota DPRD, Dinas Pendidikan Kab. Semarang, serta Sekretariat DPRD.

 

Badarudin, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kab. Semarang menjelaskan bahwa kedatangannya ke Surabaya ialah untuk belajar mengenai kekurangan tenaga pengajar dan terkais sistem pengelolaan pendidikan berbasis online.

 

“Dengan jumlah 1,06 juta penduduk, Kab. Semarang memiliki lebih dari 300 sekolah yang masih terdapat kekurangan tenaga pendidik”, ujar Badarudin di ruang rapat Kartini kantor Dispendik.

 

Pada kesempatan ini, Sekretaris Dispendik Drs. Aston Tambunan, M. Si menerangkan bahwa kekurangan guru di Surabaya disiasati dengan GTT/PTT yang ada, mereka dibayar sesuai dengan UMK Kota saat ini sebesar Rp. 3,2 juta/bulan namun para guru tersebut tetap harus mengajar 24 jam per minggunya. Untuk anggarannya dialokasikan melalui BOPDA.

 

Aston menambahkan, salah satu program pendidikan di surabaya yang telah berhasil dikembangkan yakni pendidikan gratis pada semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pembiayaan pendidikan di Surabaya telah di-cover melalui anggaran pendidikan yang mencapai hampir 32 % dari APBD kota Surabaya.

 

“Selain BOS dari pusat Surabaya juga memiliki BOPDA untuk kegiatan operasional sekolah”.

 Bantuan pendidikan tersebut diwujudkan melalui pemberian BOPDA serta penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan siswa yang memadai. Selain itu, peningkatan mutu guru juga menjadi perhatian tersendiri dari Pemkot Surabaya, mulai dari berbagai pelatihan, pengiriman guru ke luar negeri, beasiswa, hingga tunjangan kinerja telah menjadi salah satu program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya.

 

 “BOPDA tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri saja, namun sekolah swasta dan madrasah juga bisa mengambilnya”.

 

Besaran BOPDA yang  diberikan, yakni untuk siswa SD sebesar Rp. 29.000,-/siswa/bulan serta siswa SMP Rp. 80.426-/siswa/bulan. (Humas Dispendik Surabaya)

Keberhasilan Surabaya dalam menerapkan sistem penerimaan siswa baru secara online (PPDB Online) selama beberapa tahun menjadi sebuah daya tarik bagi daerah lain untuk mengkaji dan mempelajari hal tersebut. Siang tadi, Kamis (16/03) Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya menerima kunjungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

 

Kasi Kesiswaan dan Pembinaan Pendidikan SMP Disdik Pekanbaru Srifamilawaty, M. Pd menerangkan bahwa banyak prestasi pendidikan Surabaya yang sudah terdengar sampai tingkat nasional, oleh karena itu kami ingin belajar banyak hal terutama terkait sistem PPDB Online yang telah berhasil diterapkan Surabaya.

 

“Tidak hanya belajar PPDB Online, kami juga mempelajari program-program lainnya”, ungkap Srifamilawaty.

 

Sementara itu, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispendik Retnowati, S. Sos menjelaskan PPDB di Surabaya tahun lalu (2016,red) menggunakan tiga jalur, yakni jalur khusus bagi pendaftar mitra warga, prestasi, inklusi, dan sekolah satu atap), jalur kawasan yakni digunakan bagi para siswa yang mau masuk ke sekolah kawasan (eks. RSBI) dan jalur umum.

 

“Pendaftaran dilakukan melalui sistem online”.

 

Retno menambahkan salah satu program pendidikan di surabaya yang telah berhasil dikembangkan yakni pendidikan gratis di semua jenjang mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pembiayaan pendidikan di Surabaya telah di-cover melalui anggaran pendidikan yang mencapai hampir 31 % dari APBD kota Surabaya.

 

 “Selain BOS dari pusat Surabaya juga memiliki BOPDA untuk kegiatan operasional sekolah”.

 

 Bantuan pendidikan tersebut diwujudkan melalui pemberian BOPDA serta penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan siswa yang memadai. Selain itu, peningkatan mutu guru juga menjadi perhatian tersendiri dari Pemkot Surabaya, mulai dari berbagai pelatihan, pengiriman guru ke luar negeri, beasiswa, hingga tunjangan kinerja telah menjadi salah satu program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya.

 

 “Besaran BOPDA yang  diberikan, yakni untuk siswa SD sebesar Rp. 29.000,-/siswa/bulan serta siswa SMP Rp. 80.426-/siswa/bulan”. (Humas Dispendik Surabaya)

Guna mempersiapakan pelaksanaan UNBK dan USBK, Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya terus melakukan berbagai persiapan, salah satunya yakni melakukan pembekalan kepada 76 proktor inti SMP.

 

Pelaksanaan sinkronisasi UNBK dan USBK hampir bersamaan, oleh karena itu dibutuhkan persiapan yang matang”, ujar Sudarminto Kabid. Sekolah Menengah Dispendik kemarin sore (15/03) di ruang aula Ki Hajar Dewantara.

 

Sudarminto menerangkan bahwa pada tanggal 17-18 Maret pusat (Kemdikbud) akan melakukan sinkronisasi UNBK, selanjutnya setelah sinkronisasi itu diteruskan dengan sinkronisasi USBK. Menurutnya, untuk menjaga Virtual Hard Disk (VHD) agar tidak cepat rusak ada beberapa cara yang dapat dilakukan proktor, yakni dengan tersedianya UPS menjaga  ketika listrik mati dapat dilakukan langkah antisipasi, serta setelah sinkronisasi berakhir jika server tidak terpakai diharapkan untuk dimatikan.

 

“Sering kurang berfungsinya VHD yakni disebabkan oleh sering naik turunnya tegangan listrik”.

 

Mantan Kepala SMAN 16 tersebut menjelaskan, guna menjaga kestabilan jaringan baik listrik maupun internet, Dispendik akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti PLN dan Telkom.

 

Selain itu, guna mempermudah koordinasi antara para proktor, Dispendik, bahkan pihak dari Kemdikbud, pihaknya akan memanfaatkan media sosial Telegram sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien.

 

“Ini semua dilakukan agar pelaksanaan UNBK dan USBK di Surabaya berjalan dengan lancar serta memperoleh hasil yang maksimal”. (Humas Dispendik Surabaya)

Subcategories

Ini adalah berita dari Sekretariat Dinas Pendidikan