Kemudahan layanan dalam mengisikan nilai anak kedalam rapor digital atau yang lebih dikenal di Surabaya dengan Rapor Online menarik perhatian bagi daerah lain untuk mengkaji dan mempelajarinya.

 

Pagi tadi, Jumat (19/05) Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik) menerima kunjungan dari para guru yang berasal dari SD Inpres Abeale 2, Kab. Jayapura. Rombongan disambut hangat oleh Plt. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dispendik Drs. Sudarminto, M. Pd di ruang Kartini.

 

“Selain melakukan study banding ke beberapa SD di Surabaya, kami juga belajar mengenai inovasi pendidikan yang berhasil dikembangkan oleh Surabaya salah satunya rapor online ini”, tutur Yanuar, S.H, M. Pd Kepala SD Inpres Abeale 2.

 

Yanuar menuturkan selama di Surabaya dirinya bersama rombongan guru-guru akan mengunjungi tiga SD untuk dijadikan sebagai obyek penelitian diantaranya, SDN Baratajaya, SDN Kertajaya, dan SDN Mojo 3.

 

Pada kesempatan ini, Sudarminto menjelaskan sebelum dikembangkannyaa layanan rapor online bagi guru, terlebih dahulu Dispendik membangun sebuah system data base yang terintegrasi mulai data siswa, guru, sampai data keuangan yang dinamakan dengan profil sekolah.

 

“Profil sekolah tersebut ibarat miniaturnya Dapodik”.

 

Mantan Kepala SMAN 16 tersebut mengungkapkan dengan adanya perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 tentu membutuhkan sebuah system untuk memudahkan guru dalam memasukan nilai siswa ke dalam rapor digital, maka lahirlah rapor online.

 

“Melalui rapor online guru tidak perlu bersusah payah menuliskan deskripsi nilai siswa, cukup hanya memasukkan angka dan secara otomatis sistem yang akan mendeskripsikan”.

 

Tidak hanya itu, selama kurun waktu empat tahun Dispendik telah menghasilkan beragam inovasi pendidikan. Ada 21 inovasi program pendidikan melalui aplikasi online. Dua puluh satu  inovasi program pendidikan di Surabaya, diantaranya Profil Sekolah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS),  Seleksi Calon Kepala Sekolah, Jurnal Online, Surabaya Belajar, Multimedia Pembelajaran, Rapor Online, Try Out Online, PPDB Online, Sahabat Dispendik,  Klinik Kurikulum, Kenaikan Pangkat Online, Tantangan Membaca 2015, P2KGS, Profil LKP dan PKBM,  Aplikasi Gaji Online, JOSS (Jejaring Obrolan Siswa Surabaya), UNBK 100 persen,  perijinan online, US USBK Online, serta Rekomendasi Luar Kota Online. (Humas Dispendik Surabaya)

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya punya komitmen kuat untuk mempertahankan tanah aset nya. Salah satunya sekolah dasar negeri (SDN) Ketabang I di Jalan Raya Ketabang yang kini digugat pihak perorangan. Nah, Rabu (17/5), sidang lanjutan perkara perdata nya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

 

Pemkot yang mengajukan gugatan perdata di PN Surabaya, menghadirkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr Harun sebagai saksi fakta. Dia dihadirkan sebagai saksi fakta karena dulunya pernah bersekolah di sekolah tersebut. Dalam kesaksiannya kepada majelis hakim, Harun menegaskan dirinya bersekolah di SDN tersebut dari mulai tahun 1960. Rumah nya juga hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari sekolah tersebut. Sejak dulu, Harun menyebut sekolah yang dulu pernah bernama SDN Ambengan ini merupakan sekolah teladan.

 

Seusai sidang, Harun mengaku bersedia menjadi saksi fakta karena tergerak secara moral agar sekolah tersebut terus ada untuk menjalankan fungsi nya sebagai tempat pendidikan dasar bagi anak-anak. Dia mengaku kaget begitu tahu SDN Ketabang I kini tengah digugat perorangan. “Sebagai warga negara Indonesia, orang Surabaya dan mantan kepala dinas pendidikan, saya punya kepedulian moral yang tinggi. Ini jadi tanggung jawab saya sebagai warga negara untuk bercerita di depan pak hakim perihal apa yang saya alami dan saya rasakan, saya ceritakan” ujar Harun.

 

Harun mengaku bangga pernah bersekolah di sekolah tersebut. Karena memang, sejak dulu, SDN Ketabang menjadi sekolah teladan dan kini menjadi SDN favorit. Dia berharap, sekolah tersebut terus berjalan sebagaimana mestinya untuk menjalankan fungsi membina masyarakat (anak-anak). “Sekolah ini sudah menghasilkan output luar biasa. Alumninya Anda tahu (banyak yang berhasil--salah satunya mantan Wakil Presiden Try Soetrisno). Ini sekolah teladan, karena itu sayang kalau SD ini tidak ada. Saya pribadi berharap jangan sampai ganti status (jangan sampai lepas)n” sambung Harun.

 

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati mengatakan, pada sidang berikutnya, Pemkot akan menghadirkan saksi-saksi fakta lainnya yang bisa menguatkan posisi Pemkot agar aset tersebut tetap menjadi milik Pemkot. Termasuk juga kuasa hukum dari Bagian Hukum dan Dinas Pengeloaan Bangunan dan Tanah. Serta mengajukan bukti tambahan berupa buku induk (siswa) di sekolah itu. “Kami akan menghadirkan saksi-saksi fakta sebanyak mungkin untuk menguatkan posisi Pemkot bahwa aset ini memang benar-benar aset nya Pemkot. Ini kami masih mencari (saksi fakta) yang lebih sepuh dari pak Harun, kami masih dibantu,” ujar Ira. 

 

Dihadirkannya saksi-saksi fakta yang sangat paham kisah dan kondisi sekolah tersebut, disebut Ira sebagai bukti Pemkot sangat serius untuk mempertahankan asetnya. Apalagi, sekolah tersebut sejarahnya panjang. Ira bahkan menyebut sejarahnya dimulai pada tahun 1932 ketika masih bernama ELS (Europe Letter School). “Ini Bu Risma (Wali Kota Surabaya) juga tengah giat-giatnya mensertifikatkan aset-aset Pemkot,” sambung Ira. 

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengeloaan Bangunan dan Tanah Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan sejak 1948, tanah dan bangunan yang berada di SDN Ketabang I adalah milik Pemkot Surabaya. Namun, pada awal 90 an, muncul HGB atas nama perorangan. Ketika pihak perorangan tersebut mengajukan perpanjangan pada 2012, oleh BPN diinformasikan bahwa itu asetnya Pemkot. Pada 2012 tersebut, pihak perorangan (Setiawati Sutanto) ini menang di PTUN, Pemkot dan BPN dinyatakan kalah. Memasuki 2013, Pemkot menyatakan banding dan akhirnya di tingkat kasasi dimenangkan Pemkot. Lantas, pihak Setiawati mengajukan peninjauan kembali (PK) di pengadilan dan Pemkot dinyatakan kalah. "Atas kekalahan tersebut, sejak tahun 2016 hingga saat ini, pemkot mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dan kasus ini masih terus diupayakan dan masih berjalan di PN," jelas Maria Theresia beberapa waktu lalu. (Humas Dispendik Surabaya)

Meski puncak cara upacara peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-724 masih akan berlangsung pada tanggal 31 Mei mendatang namun berbagai persiapan telah dilakukan, salah satunya yakni seperti yang telah dilakukan oleh para siswa dengan berlatih paduan suara.

 

“Sejak Senin (15/05) lalu setiap pukul 15.00 para siswa dari masing-masing sekolah berlatih paduan suara kolaborasi di kantor Dispendik”, tutur Kasi Kesenian dan Olahraga Pendidikan Damaris Padmiasih”, Jumat (19/05).

 

Damaris mengatakan dalam upacara HJKS ke-724 yang nanti berlangsung di Halaman Taman Surya tim paduan suara akan membawan 7 lagu daerah diantaranya, “Rujak Uleg”, Semanggi Surabaya”, “Kalimas”, “Rek Ayo Rek”, “Surabaya…Surabaya”, “Lenggang Surabaya”, dan “Jembatan Merah”.

 

“Tim paduan suara nanti akan diiringi dengan kolaborasi berbagai alat musik”.

 

Damaris menambahkan, latihan yang digelar setiap sore  tersebut  turut melibatkan para pelatih musik yang berpengalaman, sehingga diharapkan para siswa dapat memberikan yang terbaik dalam upacara HJKS ke-724.

 

“Kami berharap selain rajin berlatih para siswa juga dapat menjaga kesehatan dengan baik, sehingga pada watu hari-H dapat menampilkan secara optimal”. (Humas Dispendik Surabaya) 

Subcategories

Ini adalah berita dari Sekretariat Dinas Pendidikan