Predikat Kota Surabaya sebagai Smart City cukup dikenal. Ini lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi (TI) untuk semua sektor. Tak terkecuali di Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Hal tersebut yang membuat Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tertarik belajar ke Surabaya, Jumat (03/08/2018).
Rombongan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta berjumlah 46 orang. Mereka terdiri atas 36 bendahara sekolah dasar negeri dan 9 bendahara sekolah dasar swasta. Rombongan dipimpin langsung Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori.
Kedatangan mereka disambut langsung Sekretaris Dispendik Surabaya Aston Tambunan, Kepala Sub Bagian Keuangan Dispendik Iwan Hilmawan, dan Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar Dispendik Tri Aji Nugroho.
“Kami bermaksud untuk silaturahmi dan melihat mekanisme pengelolaan keuangan di Dispendik Surabaya dan sekolah-sekolah,” kata Budi Santosa.
Di Kota Yogyakarta, lanjut Budi, sekolah mengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) yang bersumber dari APBD. “Nah, kami ingin melihat di Surabaya itu seperti apa,” tuturnya.
Aston menjelaskan, Dispendik Surabaya juga mengelola BOS dan BOPDA. Pelayanan kepada keduanya berada di ruang satu atap. Selain itu, untuk memudahkan tata kelola keuangan di sekolah, pihaknya memiliki aplikasi bernama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS).
“Di Surabaya, kepala sekolah sudah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sehingga, tanggung jawab ada di kepala sekolah,” tutur Aston.
Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar Dispendik Tri Aji Nugroho menambahkan, SIPKS sudah dikembangkan mulai tahun 2012 lalu. Pada tahap awal pengembangan, effort sisi Dispendik dan sekolah sungguh luar biasa. “Aplikasi SIPKS memang bertujuan untuk memudahkan dan efisiensi kerja,” kata Aji.
Aji melanjutkan, di dalam SIPKS, sekolah dapat menyusun rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS) hingga per komponen. “SIPKS dapat digunakan untuk menyusun keuangan yang bersumber dari BOS dan BOPDA. Kalau sudah selesai disusun, ada penyelia dari Dispendik yang bertugas untuk verifikasi. Kemudian sekolah tinggal cetak dan minta tanda tangan sekretaris dinas,” ujarnya. (Humas Dispendik Surabaya)
