Login

Situs Resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Surabaya Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI, memberikan predikat kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik kepada 78 instansi negara. Para penerima penghargaan tersebut terdiri atas 17 kementerian, 12 lembaga negara, 21 pemerintah provinsi dan 26 pemerintah kota. Nah, Surabaya merupakan salah satu di antaranya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Menkopolhukam Djoko Suyanto yang didampingi Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana pada Jumat lalu (18/7) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Berdasar surat Ombudsman RI nomor 710/ORI-Srt/VII/2014 disebutkan, ada 14 SKPD di Kota Surabaya yang masuk dalam zona hijau. Yakni, dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR), dinas PU bina marga, unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA), administrasi kependudukan pada dispendukcapil, pelayanan rumah sakit RSUD dr. Soewandhie, perizinan dinas kesehatan, dan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan (DPPK).

Di samping itu, badan lingkungan hidup (BLH), dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT), PDAM Surya Sembada, badan kepegawaian dan diklat (BKD), dinas sosial, bakesbanglinmas, dan dinas pendidikan.

Artinya, SKPD-SKPD tersebut dinilai memiliki standar kepatuhan tinggi terhadap UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 dan bab V UU tersebut, bahwa sebuah unit layanan harus menyampaikan informasi, di antaranya mengenai kejelasan waktu, prosedur, persyaratan dan biaya layanan.

Adapun proses penilaian yang dilakukan Ombudsman menggunakan metode obsrevasi tanpa pemberitahuan dan mengikuti standar kode etik Ombudsman.

Danang Girindrawardana mengatakan, penyampaian predikat kepatuhan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan. Penganugerahan ini sekaligus juga memperingati lima tahun kelahiran UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik.

Risma mengungkapkan, kunci sukses Surabaya terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal itu diakui sangat membantu ditengah keterbatasan jumlah pegawai negeri di Pemkot Surabaya. “Rata-rata pegawai yang pensiun tiap tahunnya 800 orang. Sedangkan, tahun lalu pegawai baru yang masuk hanya sekitar 300-an orang. Kalau tidak memanfaatkan teknologi informasi kami sadar akan kerepotan. Makanya, sekarang semua serba elektronik,” ujar mantan kepala Bappeko Surabaya ini.

Dia berharap, dengan diraihnya predikat kepatuhan ini, ke depan akan terus lahir inovasi-inovasi demi memudahkan masyarakat. Risma juga menginginkan para abdi masyarakat tidak cepat puas. Sebaliknya, mereka harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Petinggi Dong-Eui University Kunjungi Dispendik

 

Pendidikan merupakan salah satu fokus utama dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Surabaya. Salah satunya dengan kerjasama pertukaran pelajar dan guru ke luar negeri. Busan menjadi salah satu tujuan untuk pertukaran guru dan pelajar.

Kota Busan, Korea Selatan (Korsel) sebagai kota yang telah mengadakan kerjasama sister city juga dipandang sebagai suatu negara yang maju pendidikannya. Kerjasama yang terjalin tidak hanya antar pemerintah namun sudah masuk ke dalam kegiatan belajar mengajar.

Setelah beberapa waktu lalu kunjungan petinggi  Dong-Eui University Lee Gyeong Gyu di terima oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini di balai kota, Kamis (17/7). Jumat (18/07) Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya juga menerima kunjungan yang sama. Kunjungang  petinggi Dong-Eui University diterima langsung oleh Sekretaris Dispendik Drs. Aston Tambunan, M. Si, didampingi Kabid. Dikmenjur Drs. Sudarminto, M. Pd, Kabid. Ketenagaan Ir. Yusuf Masruh, Kasi Sarpras. Dikmenjur Sigit Priyo Sembodo, dan Kasi. Penmas Thussy Apriliyandari.

Dalam kesempatan ini, Aston menerangkan , sebanyak 20 guru akan diberangkatkan ke Busan untuk menimba ilmu di Dong-Eui University. Tahun ini Pemkot Surabaya mengagendakan pelatihan di Busan untuk 70 tenaga pendidik, meliputi guru SMP, SMA/SMK serta beberapa kepala sekolah.

Tidak hanya itu, Sudarminto yang juga mantan kasek SMAN 16 menambahkan bahwa pada tahun 2013 lalu, salah satu siswanya mendapatkan bea siswa pendidikan ke negeri gingseng tersebut. Dampak kerjasama yang terjalin begitu hangat antara pemerintah kota Surabaya dengan Busan Korea Selatan terutama dalam bidang asimilasi  kebudayaan. “Dengan adanya program ini, kini SMAN 5 telah membuka kelas bahasa korea, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi sekolah-sekolah lain membuka jurusan yang sama”, tuturnya.

Selain pendidikan, para delegasi selama berada di Busan wajib untuk belajar tentang kesenian dan olahraga. Selain itu, para delegasi juga diajak berkunjung ke pasar-pasar dan wajib menggunakan  transportasi publik agar mereka bisa menyampaikan pentingnya pemanfaatan transportasi publik kepada para siswanya. (Humas Dispendik Surabaya)

Additional information