Login

Situs Resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

US Junjung Tinggi Integritas Sekolah

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan ujian sekolah (US) bagi tingkat sekolah dasar (SD)/MI/SDLB Negeri dan Swasta yang akan berlansung secara serentak mulai 18 Mei mendatang. Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya selenggarakan sosialisasi Prosedur Operasional Standart (POS) US 2015. Acara tersebut berlangsung di SD Sharon Christian School, tadi pagi (22/04).


Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Munaiyah, M. Pd menjelaskan, siswa akan mengerjakan tiga mata pelajaran US tulis pada tanggal 18 hingga 20 Mei. Tiga mata pelajaran (maple) itu yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. “Soal tiga mata pelajaran ini dibuat oleh Dispendik Jatim,” ungkapnya.


Setelah itu, siswa melanjutkan US hingga tanggal 23 untuk matpel tulis dan praktik yang naskah soalnya dibuat oleh satuan pendidikannya. Diantaranya untuk matpel tulis dan praktik siswa akan mengikuti US praktik Bahasa Indonesia, Agama, IPA dan Bahasa Inggris. Kemudian untuk US tulis yang naskahnya dibuat oleh sekolah yakni mapel PKN dan IPS. Dilanjutkan dengan US praktik matpel olahraga dan seni budaya. “Seluruh hasil US dijumlah dan nanti ditambah dengan rata-rata rapot semester 7 hingga 10 hasilnya akan jadi NS (nilai siswa) yang nantinya ditulis di ijazah siswa,” paparnya lagi.


Dispendik juga memajukan jadual US susulan SD. Yakni dari tanggal 28,29 dan 30 Mei dimajukan tanggal 25,26 dan 27 Mei.

Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dra. Eko Prasetyoningsih, M. Pd mengungkapkan pendidikan dasar adalah hal yang paling penting dalam melentakkan pondasi anak yang kuat. Integritas sekolah dalam menjaga keberlangsungan US di Surabaya dengan mengutamakan kejujuran merupakan sebuah prioritas.

“Walaupun US sebagai pemetaan, bukan berarti menjadi tidak penting karena nilai US dipakai kriteria untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya”.

Dihadapan lebih dari 900 kepala SD/MI/SDLB Negeri dan Swasta se-Surabaya, Eko menghimbau agar tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar demi mendongkrak nilai anak atau prestasi sekolah. “Jika sampai ketahuan, maka akan kami tindak tegas”.

Eko menambahkan, rencananya ada 46.064 peserta didik dari SD yang akan mengikuti US dengan 711 sekolah penyelenggara. Pengumuman kelulusan SD akan disampaikan secara serentrak pada 18 Juni 2015 mendatang. (Humas Dispendik Surabaya)

Komitmen dan Koordinasi Kunci Kesuksesan Implementasi UU No. 23 Tahun 2014

Menjelang pelaksanaan serah terima  pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dibutuhkan adanya sebuah komitmen bersama serta koordinasi yang matang.

Implementasi  serah terima baik dari segi personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sesuai Pasal 404 UU 23/2014  paling lambat dilaksanakan pada 2 Oktober 2016 ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota Surabaya melulai Dinas Pendidikan (Dispendik), karena hal tersebut menyangkut banyak hal, baik segi penganggaran yang tidak sedikit peruntukkannya bagi pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Surabaya serta pelimpahan tenaga pendidik maupun kependidikannya.

Kepala Dispendik Surabaya Dr. Ikhsan, S. Psi, MM mengungkapkan bahwa saat ini Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran sebanyak 449,8 Milyar bagi pendidikan menengah dan kejuruan dan pendidikan khusus di Surabaya. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang meliputi gaji guru, tenaga kependidikan, BOPDA, sarana dan prasarana sekolah serta hibah bagi pendidikan khusus.

Ikhsan berharap jika implementasi UU No. 23/2014 terlaksana adanya sebuah kolaborasi, komitmen dan  koordinasi yang matang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kab./kota dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sehingga pelimpahan kewenang berjalan dengan lancar.

“Sudah banyak program pendidikan di Surabaya yang telah berjalan, sehingga hal tersebut dapat menjadi masukan kepada pemerintah provinsi pusat”, tutur Ikhsan dalam Diskusi Publik Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-19 kemarin (21/04), bertempat di gedung Bina Loka Pemprov. Jatim.

Menyikapi hal tersebut Rektor Unesa Prof. Dr. Warsono pendidian adalah hak asasi anak dan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi anak untuk meraih masa depan yang gemilang. Kepentingan pemerintah ialah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga menjadi modal utama dalam menghadi persaingan di dunia global.

Sementara itu, Faebuadodo Hiadari Kementrian Dalam Negeri dalam UU No. 23/2014 kewenangan pemerintah terbagi menjadi tiga, yakni pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah. Pemerintah provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala provinsi atau lintas daerah Kabupaten/Kota (Mengacu pada NSPK)). Dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala Kabupaten/Kota (mengacu pada NSPK). (Humas Dispendik Surabaya)

Additional information