Login

Situs Resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

POS UN Telah Turun

Keresahan para penyelenggara serta pelaksana ujian nasional (UN) terjawab sudah, Hari ini (14/03) Prosedur Operasional Standar (POS) penyelenggaraan UN 2014/2015 telah turun, hal tersebut melengkapi Permendikbud No. 5 Tahun 2015 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidika Kesetaraan Pada SMP/MtS atau yang Sederajat Dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat.

 

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dispendik Surabaya Dra. Eko Prasetyoningsih mengungkapkan bahwa para penyelenggara UNAS dapat bernafas lega dengan turunnya POS tersebut. Untuk itu, pihak Dispendik segera mengambil langkah dengan akan segara melakukan sosialisasi pada sekolah-sekolah.

 

“Aturan-aturan tersebut dapat didownload masyarakat melalui dispendik.surabaya.go.id/sb”.

 

Eko menambahan POS UNAS 2015 berdasarkan peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Nomor 0031/P/BSNP/III/2015. Lebih lanjut Eko menambahkan, POS UNAS 2015 diperuntukkan bagi jenjang SMP, SMA, dan SMK se-Derajat, sedangkan untuk jenjang SD masih menunggu.

Tata tertib peserta UN dalam POS 2015 ialah peserta UN : memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai; yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari Ketua Panitia UN Tingkat Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan, tanpa diberi perpanjangan waktu; dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di dalam ruang kelas di bagian depan; membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, karet penghapus, peraut, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian; mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan; mengisi identitas pada halaman pertama butir naskah soal dan identitas pada LJUN secara lengkap dan benar serta menyalin pernyataan “Saya mengerjakan UN dengan jujur” dan menandatanganinya; yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu; diberi kesempatan untuk mengecek ketepatan antara cover naskah dan isi naskah serta mengecek kelengkapan soal, mulai dari kelengkapan halaman soal sampai kelengkapan nomor soal. Yang memperoleh naskah soal/LJUN cacat, rusak, atau LJUN terlipat, maka naskah soal beserta LJUN-nya tersebut diganti dengan naskah soal cadangan yang terdapat di ruang tersebut atau di ruang lain. Yang tidak memperoleh naskah soal/LJUN karena kekurangan naskah/LJUN, maka peserta yang bersangkutan diberikan naskah soal/LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah yang terdekat.

Memisahkan LJUN dari naskah soal secara hati-hati; mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian; selama UN berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN; yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait; yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian; berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian;

Selama UN berlangsung, dilarang:

a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;

b. bekerjasama dengan peserta lain;

c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;

d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau

    melihat pekerjaan peserta lain;

e. membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian;

 

f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

 

Beberapa catatan penting dalam UN 2015, Hasil UN tidak digunakan untuk penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan, Kelulusan Siswa dari satuan pendidikan ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan, Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian Pendidikan Kesetaraan untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan kesetaraan ditetapkan Dinas Pendidikan Kab/Kota melalui rapat pleno dengan melibatkan perwakilan dari satuan pendidikan nonformal, Setiap siswa wajib mengikuti UN MINIMAL satu kali, UN Perbaikan khusus SMA sederajat bagi peserta didik yang memperoleh hasil UN katagori kurang pada mata pelajaran tertentu. UN Perbaikan dilaksanakan tahun 2016, Setiap peserta UN menerima Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN). (Humas Dispendik Surabaya)

Siapkan Motor Penggerak Perlindungan Anak, Dispendik Latih TOT Calon Pionir

Hak’ adalah sesuatu yang bisa diklaim (dituntut pemenuhannya) oleh pemegang hak. Karenanya, ‘hak’ menimbulkan kewajiban pada pihak lain untuk memenuhinya.‘Kebutuhan’ boleh jadi memiliki legitimasi seperti hak namun ia tidak menimbulkan kewajiban kepada pihak manapun untuk memenuhinya.


Sepuluh Hak Anak menurut UN-CRC 1989, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan makanan dan minuman, hak mendapatkan nama dan identitas, hak mendapatkan kewarganegaraan, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan waktu bermain dan berekreasi, hak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak untuk berpikir dan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan informasi .

 

Mengingat pentingya akan hal tersebut, Sabtu (13/03) Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya akan adakan penguatan kepada para pelajar SMP, SMA dan SMK se-Surabaya. Mereka yang mengikuti kegiatan ini berasal dari Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes) yang dilatih menjadi motor penggerak perlindungan anak berbasis sekolah melalui kegiatan konselor sebaya.

 

Kasi Pendidikan Masyarakat, Thussy Apriliyandari, SE menerangkan pentingnya menanamkan pengetahuan tentang hak-hak anak dalam berpartisipasi pada setiap kegiatan sekolah memiliki dampak yang positif sebagi bentuk  pengembangan bakat dan potensi yang dimilikinya.

 

Oleh karena itu, tadi sore (13/03), Dispendik melatih para calon pionir orpes sebagai trainer bagi temannya sendiri guna mewujudkan  motor-motor penggerak perlindungan anak melalui konselor sebaya. Dalam training of trainer (TOT) para siswa  melakukan brainstorming dengan pelajar lainnya guna membahas tentang hak perlindungan anak.


“Fungsi Orpes sebagai konselor sebaya dalam upaya perlindungan anak berbasis sekolah kita berdayakan melalui kegiatan ini”, tutur Hari narasumber dalam kegiatan TOT ini”.


Materi yang kami berikan kepada para calon pionir ini, menunjukkan kepada para pelajar Surabaya bahwa mereka mempunyai hak untuk menyampaikan gagasan ataupun ide dan terlibat ke dalam kegiatan yang positif di sekolah.


“Melaui kegiatan semacam ini kedepan kegiatan Orpes akan lebih baik lagi”, pungkasnya. (Humas Dispendik Surabay­­­a)

Additional information