Login

Situs Resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Dispendik Sosialisasikan Pergub Mulok Bahasa Daerah

     Turunnya Peraturan Gubernur Jatim No. 19 tahun 2014 tentang mata pelajaran Bahasa Daerah sebagai muatan lokal wajib di sekolah/madrasah membawa angin segar atas keraguan para guru bahasa daerah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di lapangan.

      Hal tersebut, ditanggapi positif oleh Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya dengan segera melakukan sosialisasi kepada para wakasek kurikulum. Kemarin (20/07) dalam rangka pembinaan  tentang penyusunan dokumen 1 kurikulum 2013 kepada para guru SMK, sosialisasi tentang pergub no. 19/2014 juga dilakukan.

      Menurut Soegiono, pengawas Dikmenjur yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pergub no. 19/2014 di propinsi menuturkan, pelaksanaan pembelajaran mulok bahasa daerah diberikan mulai kelas I hingga kelas VI SD/MI/ SDLB, kelas VII sampai kelas IX SMP/M.Ts/SMPLB, dan diberikan kepada kelas X sampai kelas XII SMA/MA/SMALB/SMK/MAK.

      Sementara itu, Kasi Kurikulum Dikmenjur Mamik Suparmi, M. Pd menjabarkan bahwa dalam pengisian dokumen 1 kurikulum 2013, para wakasek kurikulum harus paham betul tentang aturan yang terdapat didalamnya. Aturan tersebut tertuang dalam permendikbud no. 69 tahun 2013 untuk SMA dan permendikbud no. 70 tahun 2013 untuk SMK.

      Sistematika penyusunan dokumen I K-13 secara garis besar meliputi, latar belakang, visi, misi tujuan (pendahuluan), struktur kurikulum, muatan kurikulum, muatan lokan, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas, peminatan, mutasi, kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan pendidikan lingkungan hidup (struktur dan muatan kurikulum).

       Sedangkan pada bab yang terakhir atau ketiga mencakup tentang kalender pendidikan yang dimana didalamnya meliputi, alokasi waktu, dan penetapan kalender pendidikan. (Humas Dispendik Surabaya)

Surabaya Raih Predikat Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI

Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI, memberikan predikat kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik kepada 78 instansi negara. Para penerima penghargaan tersebut terdiri atas 17 kementerian, 12 lembaga negara, 21 pemerintah provinsi dan 26 pemerintah kota. Nah, Surabaya merupakan salah satu di antaranya.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Menkopolhukam Djoko Suyanto yang didampingi Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana pada Jumat lalu (18/7) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Berdasar surat Ombudsman RI nomor 710/ORI-Srt/VII/2014 disebutkan, ada 14 SKPD di Kota Surabaya yang masuk dalam zona hijau. Yakni, dinas cipta karya dan tata ruang (DCKTR), dinas PU bina marga, unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA), administrasi kependudukan pada dispendukcapil, pelayanan rumah sakit RSUD dr. Soewandhie, perizinan dinas kesehatan, dan dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan (DPPK).

Di samping itu, badan lingkungan hidup (BLH), dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT), PDAM Surya Sembada, badan kepegawaian dan diklat (BKD), dinas sosial, bakesbanglinmas, dan dinas pendidikan.

Artinya, SKPD-SKPD tersebut dinilai memiliki standar kepatuhan tinggi terhadap UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sebagaimana tertuang dalam pasal 15 dan bab V UU tersebut, bahwa sebuah unit layanan harus menyampaikan informasi, di antaranya mengenai kejelasan waktu, prosedur, persyaratan dan biaya layanan.

Adapun proses penilaian yang dilakukan Ombudsman menggunakan metode obsrevasi tanpa pemberitahuan dan mengikuti standar kode etik Ombudsman.

Danang Girindrawardana mengatakan, penyampaian predikat kepatuhan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas usaha peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat unit layanan. Penganugerahan ini sekaligus juga memperingati lima tahun kelahiran UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik.

Risma mengungkapkan, kunci sukses Surabaya terletak pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Hal itu diakui sangat membantu ditengah keterbatasan jumlah pegawai negeri di Pemkot Surabaya. “Rata-rata pegawai yang pensiun tiap tahunnya 800 orang. Sedangkan, tahun lalu pegawai baru yang masuk hanya sekitar 300-an orang. Kalau tidak memanfaatkan teknologi informasi kami sadar akan kerepotan. Makanya, sekarang semua serba elektronik,” ujar mantan kepala Bappeko Surabaya ini.

Dia berharap, dengan diraihnya predikat kepatuhan ini, ke depan akan terus lahir inovasi-inovasi demi memudahkan masyarakat. Risma juga menginginkan para abdi masyarakat tidak cepat puas. Sebaliknya, mereka harus terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Additional information