Login

Situs Resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

2.252 Peserta Ikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

     Selama tiga hari, sebanyak 2.252 peserta pendidikan kesetaraan kejar paket B dan C ikuti UNPK. Mereka terdiri dari 1.730 peserta kejar paket C dan 522 peserta kejar paket B dari 27 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang tersebar di Surabaya.

      UNPK kejar paket B dan C tersebut berlangsung di enam titik yang berbeda, yakni SMPN 11, SMPN 30, SMPN 32, SMAN 12, SDN Babat Jerwat, dan SDN Karah I. Kepala Bidang Kesenian, Olahraga dan PLS Dispendik Surabaya Drs. Dakah Wahyudi, M. Pd ketika meninaju langsung pelaksanaan UNPK di beberapa tempat (19/08) menuturkan, bahwa pelaksanaan UNPK tahun ini merupakan yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya.

      Tidak hanya itu, Dakah menambahkan prestasi para peerta kejar paket ini juga bisa disejajarkan dengan pendidikan formal lainnya. Hal tersebut terbukti dengan diterimanya salah satu peserta kejar peket dalam PPDB 2014 di sekolah favorit Surabaya.

       Sementara itu di SMPN 11, Wariman peserta tertua UNPK paket B tampak semangat mengerjakan soal-soal UNPK yang telah dibagikan pengawas ujian. Kakek berusia 60 tahun tersebut berasal dari PKBM PGRI Mandiri.

      Kasi Penmas PLS, Thussy Apriliyandari menambahkan penyelenggaraan UNPK di Surabaya relatif lancar. Para peserta datang tepat waktu, yakni 15 menit ujian UNPK. UNPK berlangsung mulai pukul 13.30 - selesai. (Humas Dispendik Surabaya)

BOS Online, Permudah Pelaporan Keuangan Sekolah

     Selama empat hari yakni 12-15 Agustus 2014. Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya sosialisasikan penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) online 2014 kepada SD dan SMP negeri/swasta penerima BOS di Surabaya.

      Acara yang berlangsung di aula SMKN 6 tersebut dibuka oleh Sekretaris Dispendik Drs. Aston Tambunan, M. Si. Aston mengungkapkan, salah satu syarat lembaga/sekolah swasta penerima BOS yakni izin opersional sekolahnya masih berlaku. Jika sudah tidak berlaku maka sekolah tersebut dilarang menggunakan dana tersebut dan harus mengembalikan ke kas daerah. "Pelaporan BOS online nantinya akan dipantau oleh pusat dan KPK".

     Retnowati, Kasubag Umum dan Kepegawaian menambahkan semua sekolah SD/SLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima BOS, sedangkan sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua peserta didik melalui komite sekolah. "Semua sudah diatur dalam Permendikbud No. 101 tahun 2013". 

     BOS dapat dipergunakan sebagai pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, kegiatan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer yang telah memenuhi SPM, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin, dsb. 

      Prioritas utama penggunaan BOS yakni untuk kegiatan operasional sekolah. Sementara itu, Jumali salah satu tim teknis BOS online yang turut hadir dalam acara sosialisasi ini menjelaskan pelaporan penggunaan BOS saat ini via online. Sekolah dapat mengakes melalui bos.kemdikbud.go.id/lapor.bos.kemdikbud.go.id. Dalam pelaporan ini sekolah cukup memasukkan kode registrasi yang telah diberikan serta NPSN, selanjutnya sekolah siap untuk dapat memasukkan laporan BOSnya kedalam sistem ini. (Humas Dispendik Surabaya)

 

Additional information