Login

Situs Resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Saling Beri Masukan, Tingkatkan Layanan Pendidikan Surabaya

Berbagai program pendidikan yang telah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kota (Dispendik)  Surabaya menarik perhatian banyak pihak untuk lebih dalam mengkaji guna saling member masukan dalam rangka menjdaikan pendidikan Surabaya menjadi lebih baik. Hal, tersebut dibahas melalui forum pemangku kepentingan, kemarin (18/12) di ruang rapat kantor Dispendik Surabaya.

 

Forum pemangku kepentingan yang difasilitasi Jaringan Advokasi untuk Transparansi (Java Sutra) dihadiri oleh Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim, Ombudsman Jatim, Dinkes Kota Surabaya, Dispendik, serta koalisi CSO membahas tentang upaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

 

Dalam kesempatan ini, Kepala Dispendik Surabaya Dr. Ikhsan, S. Psi, MM menyampaikan sebagai upaya menjidakan Surabaya sebagai barometer pendidikan nasional, ada empat hal utama yang menjadi prioritas pengembangan program Dispendik. Yakni peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, serta peningkatan kualitas sekolah.

 

“Empat hal tersebut, yang selama ini kami kembangkan bersama”, tutur Ikhsan.

Dari keempat hal itulah, lahir berbagai inovasi pengembangan program pendidikan di Surabaya. Program pengembengan yang terwujud melalui sistem online tersebut diantaranya, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS), seleksi kepala sekolah,  seleksi kepala sekolah, jurnal online, surabaya belajar, multimedia pembelajaran, PPDB online, media centre, dan klinik kurikulum 2013. 

 

Sementara itu, Hardly dari KPP mengutarakan bahwa pengaduan masyarakat, hendaknya ditangani secara profesional dan proposional. Adanya unit khusus yang mewadahi pengaduan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan pendidikan.

 

Menanggapi hal tersebut, Ikhsan menjelaskaan bahwa Dispendik telah berupaya mewadahi pengaduan masyarakat melalui media center dan pelayanan satu atap.

 

“Secara teknis kami telah menyiapkannya, tinggal menunggu SOPnya saja”.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Hadi dari Ombudsman, menurutnya media center maupun layanan satu atap harus harus memiliki SOP yang dapat segera melayani masyakarat. (Humas Dispendik Surabaya)

Integrasikan Pendidikan Lingkungan Hidup ke dalam Setiap Mata Pelajaran

Selama dua hari, Senin dan Selasa (15-16/12) di Ruang Pertemuan Lt.2 SMPN 23 Surabaya para guru mengikuti arahan tentang bagaimana mengintegrasikan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) ke dalam setiap mata pelajaran dari Mochamad Zamroni, Presiden Tunas Hijau Indonesia. Dengan semangat tinggi para guru berdiskusi untuk menelaah RPP yang telah dibuatnya untuk diintegrasikan dengan Pendidikan Lingkungan Hidup.


Jika menyimak kembali pada deklarasi UNESCO, Deklarasi Tbilisi, 1977’bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan total (keseluruhan) dengan segala masalah yang berkaitan dengannya, serta masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap, tingkah laku, motivasi dan komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, serta mencegah timbulnya masalah baru.


Dalam paparannya, Zamroni menuturkan bahwa pendidikan lingkungan cakupannnya meliputi isu-isu yang berkembang yang menyangkut isu global dan isu lokal. Dalam belajar perspektif global menyadarkan pada kita bahwa tanggung jawab untuk memelihara bumi dan isinya ini merupakan tugas bersama. Segala masalah yang ada di sekitar kita seperti penipisan lapisan ozon, pemanasan global, penggundulan hutan, polusi, semakin langkanya spesies tanaman maupun hewan, krisis energi dan sebagainya. Prof. Lester R. Browen seorang peneliti yang sangat prihatin terhadap permasalahan lingkungan hidup dunia menyatakan bahwa pengeksplotasian alam dengan memakai bantuan teknologi terutama industri sudah saatnya untuk dihentikan dan mereka harus membayar hasil yang diperoleh, imbuhnya.


Masih menurut sosok yang tidak asing bagi para siswa Surabaya dengan program Eco School dan Eco-Preneur-nya, bahwa isu lokal adalah hal-hal yang berkait dengan segala permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, kekeringan; kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya.


Dampak yang ditimbulkan antara lain menyebabkan ganggungan kesehatan, keterancaman pangan. Banjir, merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahan air larian berkurang. Adapun dampaknya yaitu ganggungan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktifitas pangan. Masih banyak permasalahan lain, misalnya tanah lonsor, erosi pantai, instrusi air laut, dan lain-lain., tambah pria yang akrab disapa dengan mas Roni.


PLH dikategorikan menjadi dua macam, yaitu PLH formal dan PLH nonformal. PLH formal yaitu kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan melalui sekolah yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang monolitik atau tersendiri. Sedangkan PLH non-formal adalah kegiatan pendidikan di bidang lingkungan hidup yang dilakukan di luar sekolah yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, misalnya AMDAL, ISO, dan PPNS. Untuk menyikapi hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2006 mengembangkan Program Sekolah Adiwiyata.


Sedangkan Dra. Elly Dwi Pudjiastuti, M.Pd., Kepala SMPN 23, dalam sambutannya menambahkan bahwa Program Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif.


Dalam pelaksanaannya Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan para stakeholders, menggulirkan Program Adiwiyata ini dengan harapan dapat mengajak warga sekolah melaksanakan proses belajar mengajar materi lingkungan hidup dan turut berpartisipasi melestarikan serta menjaga lingkungan hidup di sekolah dan sekitarnya melalui setiap mata pelajaran. Untuk mewujudkan itu, dimulailah dengan mengintegrasikan PLH ke dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) pada setiap mata pelajaran, kemudian guru akan mengimplementasikan dalam pembelajarannya, tambah Elly. (Humas Dispendik Surabaya)

 

 

Additional information