Sebanyak 35 penilik hari ini, Jumat (20/01) menjalani pelatihan penilaian akreditasi lembaga LKP dan PKBM acara tersebut berlangsung di ruang Ki Hajar Dewantoro Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Dispendik).

 

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Kesenian Dan Olahraga Pendidikan Siti Asiyah Agustini, S.Psi menjelaskan pada kesempatan ini para penilik langsung dilatih  untuk menjadi asesor, namun sebelum melakukan penilaian berkas akreditasi yang diajukan oleh LKP dan PKBM mereka kami bekali dahulu sehingga ketika di lapangan para penilik siap melakukan penilaian berkas-berkas lembaga.

 

“Meskipun ini pelatihan tapi kami lebih menitik beratkan kepada praktek”.

 

Siti Asiyah menambahkan penilaian akreditasi terhadap lembag-lembaga tersebut didasarkan atas 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan, dan Standar Kompetensi Lulusan.

 

Thomas Muda Asesor BAN-PAUD DIKMAS Provinsi Jatim menyampaikan ada dua tenik yang digunakan dalam melakukan penilaian berkas akreditasi lembaga, pertama bagaimana mengetahui kelengkapan berkas dokumen yang diajukan, kemudian melakukan telaah dan meneliti keberadaan berkas. Thomas menambahkan, para penilik juga harus melihat cover sampul berkas akreditasi lembaga.

 

 

“Ada perbedaan warna, warna merah ialah berkas PKBM sedangkan warna kuning yakni warna LKP”.

 

Sementara itu, Kasi Penmas Thussy Apriliyandari berujar bahwa para penilik merupakan ujung tombak Dispendik dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga LKP dan PKBM yang ada di lapangan.

 

"Oleh karena itu dalam mencetak sebuah lembaga yang bermutu dan memiliki daya saing tinggi  kita harus membekali mereka dengan berbagai macam kemampuan, seperti halnya kemampuan melakukan penilaian berkas akreditasi seperti ini", pungkas Thussy (Humas Dispendik Surabaya)

Keberhasilan Surabaya dalam mengembangkan serta membuat berabagai inovasi dalam bidang pendidikan menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi daerah lain untuk mengkaji dan mempelajari hal tersebut.

 

Sore tadi, Kamis (19/01) Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya menerima kunjungan Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu,  Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Dispendik Drs. Aston
Tambunan di ruang rapat Kartini.

 

 Pada kesempatan ini, Aston mengungkapkan kunci  pendidikan gratis di surabaya pada  semua jenjang mulai dari tingkat SD hingga SMA telah di-cover melalui anggaran pendidikan yang mencapai hampir 32 % dari APBD kota Surabaya.

 

“Selain BOS dari pusat Surabaya juga memiliki BOPDA untuk kegiatan operasional sekolah”.

Bantuan pendidikan tersebut diwujudkan melalui pemberian BOPDA serta penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan siswa yang memadai. Selain itu, peningkatan mutu guru juga menjadi perhatian tersendiri dari Pemkot Surabaya, mulai dari berbagai pelatihan, pengiriman guru ke luar negeri, beasiswa, hingga tunjangan kinerja telah menjadi salah satu program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Surabaya.

 

 “Besaran BOPDA yang  diberikan, yakni untuk siswa SD sebesar Rp. 29.000,-/siswa/bulan, siswa SMP Rp. 80.426-/siswa/bulan, dan siswa SMA/SMK sebesar Rp. 152.000/siswa/bulan”.

 

Aston menambahkan, pengelolaan keuangan sekolah  baik yang bersumber dari BOSNAS ataupun BOPDA telah dikelola dengan baik melalui SIPKS. SIPKS merupakan sebuah sistem online pengelolan keuangan sekolah.

 

“Jadi mulai perencanaan sampai laporan pertanggunjawaban telah terintegrasi melalui sitem tersebut”.

 

Aston juga berujar bahwa selama kurun waktu empat tahun Dispendik telah menghasilkan beragam inovasi pendidikan. Menurutnya,  ada 18 inovasi program pendidikan melalui aplikasi online. Tujuh belas inovasi program pendidikan di Surabaya, diantaranya Profil Sekolah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS),  Seleksi Calon Kepala Sekolah, Jurnal Online, Surabaya Belajar, Multimedia Pembelajaran, Rapor Online, Try Out Online, PPDB Online, Sahabat Dispendik,  Klinik Kurikulum, Kenaikan Pangkat Online, Tantangan Membaca 2015, P2KGS, Profil LKP dan PKBM,  Aplikasi Gaji Online, JOSS (Jejaring Obrolan Siswa Surabaya), Perijinan Online dan UNBK 100 persen. (Humas Dispendik Surabaya)

Prestasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pembangunan kota dan pembangunan manusia nya selama lima tahun terakhir, mendapatkan apresiasi dari tim verifikasi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha yang berkunjung ke Balai Kota Surabaya, Kamis (19/1/2017).

 

Tim yang terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Sekretaris Militer Presiden (Setmilpres) ini datang untuk melakukan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Surabaya. Mereka diterima langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan beserta asisten, juga kepala Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD).

 

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Ir Gunawan MA mengatakan, kedatangan tim verifikasi ke Surabaya bertujuan untuk berdiskusi perihal perkembangan inovasi pelayanan yang dikembangkan Pemkot Surabaya. Selain itu, juga untuk melihat fakta di lapangan terkait keberhasilan kinerja Pemkot. “Selamat untuk Pemkot Surabaya, layak diusulkan dan dipertimbangkan menerima Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha,” ujar Gunawan.

 

Dia juga mengingatkan bahwa filosofi yang diusung dalam pemberian penghargaan Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha adalah memotivasi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan inovasi dalam. Outputnya, masyarakat dapat terlayani lebih baik. “Jadi filosofi nya tidak untuk mencari penghargaan. Harapan kami, bila Pemkot (Surabaya) berhasil, tidak berpuas diri, tetapi temotivasi lebih baik lagi dengan orientasi pelayanan lebih baik kepada masyarakat,” sambung Gunawan.

 

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, Pemkot Surabaya selama ini telah meraih banyak penghargaan baik level nasional maupun internasional sebagai pengakuan atas keberhasilan membangun kota, juga manusianya. Namun, penghargaan bukanlah tujuan utamanya. “Goal nya itu bukan penghargaan. Tetapi sebagai pelayan masyarakat. Itu yang selalu saya tekankan kepada pegawai di Pemkot Surabaya ini. Dalam pelayanan ini, kami sudah tidak mengenal waktu,” jelas wali kota.

 

Wali kota lantas memaparkan berbagai keberhasilan program pembangunan yang telah laksanakan Pemkot Surabaya. Utamanya program peningkatan sumber daya manusia di Surabaya. Semisal penyelenggaraan pendidikan vokasi, pemberian beasiswa untuk anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, penyelenggaraan rehabilitasi sosial, permakanan lansia. Juga optimalisasi kawasan alih fungsi lokalisasi seperti di Putat Jaya serta penanganan masalah sosial. “Ini alasan indeks pembangunan manusia di Surabaya terus meningkat. Bahkan kini sudah di atas kota-kota besar di dunia,” jelas wali kota.

 

Usai paparan tersebut, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Gunawan MA lantas menanyakan inovasi apakah yang paling membanggakan dan kemanfaatannya bisa dirasakan masyarakat.

 

Wali Kota Risma lantas menjawab sistem perizinan Surabaya Single Windows (SSW) sebagai inovasi yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Selain pelayanan perizinan menjadi lebih cepat, SSW juga terbukti mampu melakukan efisiensi. “Inovasi lainnya adalah Command Center yang mampu menangani laporan masyarakat semisal terkait bencana, kecelakaan dan lainnya secara cepat. Itu saya hitung kecepatan penanganan nya,” jelas wali kota.    

 

Setelah dari Balai Kota, tim verifikasi melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung sekolah unggulan (SMPN 3), puskesmas unggulan (Puskesmas Ketabang), Command Center dan pelayanan publik di Siola, taman (Taman Flora) juga Frontage Road sisi Barat yang merupakan salah satu jalan baru di Surabaya.

 

Sekadar menginformasikan, Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha adalah sebuah tanda penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan hasil karya tertinggi pelaksanaan pembangunan lima tahun. (Humas Dispendik Surabaya)

Subcategories

Ini adalah berita dari Sekretariat Dinas Pendidikan