Setelah melalui proses yang cukup panjang mulai dari pembuatan instrumen, penyusunan soal, kisi-kisi, sampai dengan melakukan uji coba, hari ini Selasa (02/07) bersama UNESA Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya lakukan telaah terhadap soal-soal ujian sekolah (US) agar nantinya menjadi sebuah soal yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi.

 

Plt. Kepala Bidang Sekolah Dasar Drs. Sudarminto, M. Pd mengungkapkan menjelang US kita selalu disibukkan dengan pembuatan soal, namun berbeda dengan Surabaya jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dengan matang, karena US merupakan kegiatan rutin tahunan dan diharapkan menghasilkan soal yang berkualitas.

 

“Hal yang terpenting ialah bagaimana menerjemahkan kisi-kisi ke dalam indikator menjadi sebuah soal dan presentasenya besar untuk keluar nanti”.

 

Sudarminto menambahkan yang kita tonjolkan saat ini ialah adalah sebuah nilai integritas namun juga harus didukung dengan prestasi siswa agar pelaksanaan US di Surabaya nantinya memperoleh hasil yang makasimal.

 

Sementara itu, Kasi Kurikulum Sekolah Dasar Munaiyah menuturkan, setelah soal di finalisasi kemudian dibagikan ke sub rayon, dari sub rayon kemudian didistribusikan ke satuan pendidikan. Menurutnya, US merupakan kewenangan satuan pendidikan dibawah koordinasi Dinas Pendidikan terkait.

 

“Fungsi koordinasi salah satunya yakni memfasilitasi sekolah dalam menyusun soal-soal US tersebut”, tutur Munaiyah.

 

Acara yang berlangsung di ruang Bung Tomo tersebut dihadiri 74 guru dari 11 mata pelajaran (mapel), diantaranya mapel PPKn, IPS, PJOK, Seni Budaya dan Prakarya, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, Agama Katolik, Agama Kristen ditambah tiga mapel utama US/M matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia. (Humas Dispendik Surabaya)

Melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Dirjen PAUD dan Penmas, Kemdikbud lakukan sosialisasi UNPK kepala puluhan lembaga PKBM di Surabaya. Acara yang berlangsung di aula Ki Hajar Dewantara kantor Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya tersebut membahas empat hal penting yakni, regulasi, kebijakan, pelaksanaan, serta tanggal-tanggal penting penyelenggaraan UNPK 2017.

 

Kasubdit Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Bekelanjutan Kastum, M. Pd menjelaskan lembaga yang berhak menyelenggarakan UNPK adalah lembaga yang telah memiliki akreditasi, sedangkan bagi lembaga yang belum terakreditasi diperkenankan untuk menggabung kepada lembaga yang telah memiliki akreditasi.

 

“Selain itu, peserta didik yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah peserta didik yang terdaftar dalam dapodik”, ujar Kastum, Senin (07/02).

 

Kastum menambahkan, jika ujian nasional pada pendidikan formal tidak sebagai penentu kelulusan maka pada UNPK bisa sebagai penentu kelulusan, menurutnya hal tersebut didasari karena UNPK sebagai uji penyetaraan yang tertuang dalam pasal 26 ayat 6 UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 17 Pasal 115 ayat 1.

 

Kastum menambahkan bahwa pelaksanaan UNPK terbagi menjadi dua gelombang, gelombang I (April-Mei) diperuntukkan bagi peserta UN yang sudah memiliki NISN dan masuk dalam Daftar Nominatif Sementara (DNS). Sedangkan untuk gelombang II (Oktober) diperuntukkan bgi calon peserta UN yang sudah terdaftar di Daftar Nominatif Tetap (DNT) tetapi berhalangan hadir dengan alas an yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Kastur berpesan agar kedepannya nanti di Surabaya dibentuk musyawarah tutor mata pelajaran yang berfungsi merumuskan serta membuat soal-soal UNPK.

 

Sementara itu, Kadispendik Surabaya Dr. Ikhsan, S. Psi, MM menghimbau kepada para lembaga yang mengikuti sosialisasi untuk memanfaatkan waktu sosialisasi dengan sebaik mungkin, dengan bertanya terhadap hal-hal yang dirasa kurang dimengerti agar dalam pelaksanaan UNPK di Surabaya dapat berjalan dengan lancar nanti.

 

“Kegiatan ini juga sekaligus upaya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dengan daerah”, pungkasnya. (Humas Dispendik Surabaya)

Subcategories

Ini adalah berita dari Sekretariat Dinas Pendidikan