Login

Situs Resmi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Percepat Penyaluran Buku Kurikulum 2013, Dispendik Lakukan Koordinasi

     Menyikapi banyaknya keluhan masyarakat akan keterlambatan pengiriman buku kurikulum 2013 ke sekolah, tadi siang (22/08) Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya melakukan koordinasi bersama antara penerbit PT. Jepe Pers Media Utama selaku distributor penyalur buku kurikulum 2013 dengan sekolah-sekolah penerima buku kurikulum 2013.

      Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dra. Eko Prasetyoningsih, M. Pd menerangkan koordinasi ini merupakan upaya percepatan penyaluran buku kurikulum 2013 di lapangan. Pada kesempatan ini PT. Jepe Pers yang diwakili oleh Pulung menyampaikan,  koordinasi ini dilakukan guna melakukan pendataan kepada sekolah-sekolah yang belum menerima buku kurikulum 2013 secara lengkap, dengan demikian distribusi buku diharapkan sesuai pesanan dan tiba tepat waktu.

      Eko juga menyampaikan, bahwa sekolah yang telah menerima buku tematik 1 diharapka segera melakukan pembayaran kepada PT. Jepe Pers melalui rekning yang telah disediakan. Selanjutnya pembayaran terhadap pengiriman buku tematik 2, pihaknya bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia. "Buku tematik I sebagian besar telah diterima oleh SD di Surabaya", tuturnya.

      Sekolah cukup menaruh biaya keperluan buku kurikulum 2013 melalui PT. Pos sebagai jaminan dan tidak bisa dicairkan oleh penerbit bila tidak ada berita acara serah terima (BAST), jika pengiriman buku belum lengkap, sekolah berhak untuk tidak menandatangani berita acara, selanjutnya sekolah memberikan kuintansi kepada penerbit untuk dilakukan pencairan melalui PT. Pos.

      Sementara itu, Kasi. Sarpras. Pendas. Achmad Zamroni, ST menambahkan untuk segera memperlancar distribusi buku kurikulum 2013, pihaknya akan bekerjasama melalui UPTD-BPS yang tersebar di lima wilayah Surabaya. "Dengan demikian, buku dapat dengan cepat tersalurkan kepada sekolah yang belum menerima kekurangan buku kurikulum 2013". (Humas Dispendik Surabaya)

Pentingnya Surat Izin Operasional Sekolah

     Pentingnya memiliki surat izin operasional sekolah yang masih berlaku bagi sekolah swasta untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, merupakan awal perwujudan yang nyata dalam mewujudkan tertib  administrasi pengelolaan sekolah.

      Hal tersebut berdampak juga bagi sekolah swasta penerima bantuan operasional sekolah (BOS). Dalam penutupan kegiatan sosialisasi BOS online 2014 di aula SMKN 6, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota (Dispendik) Surabaya Drs. Aston Tambunan, M. Si menekankan bagi sekolah yang izin operasionalnya sudah tidak berlaku, diharapkan secepatnya melakukan pengurusan.

      "Salah satu syarat lembaga/sekolah swasta penerima BOS yakni izin operasional sekolahnya masih berlaku. Jika sudah tidak berlaku maka sekolah tersebut dilarang menggunakan dana tersebut dan harus mengembalikan ke kas daerah".

      Aston menambahkan sekolah yang izin operasionalnya telah terblokir, pengurusannya sperti mengurus izin sekolah baru. "Kami akan perlakukan sama seperti mereka  mengurus izin sekolah baru", tandasnya. 

     Retnowati, Kasubag Umum dan Kepegawaian menambahkan semua sekolah SD/SLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima BOS, sedangkan sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua peserta didik melalui komite sekolah. "Semua sudah diatur dalam Permendikbud No. 101 tahun 2013". 

      Prioritas utama penggunaan BOS yakni untuk kegiatan operasional sekolah. Sementara itu, Jumali salah satu tim teknis BOS online yang turut hadir dalam acara sosialisasi ini menjelaskan pelaporan penggunaan BOS saat ini via online. Sekolah dapat mengakes melalui bos.kemdikbud.go.id/lapor.bos.kemdikbud.go.id. Dalam pelaporan ini sekolah cukup memasukkan kode registrasi yang telah diberikan serta NPSN, selanjutnya sekolah siap untuk dapat memasukkan laporan BOSnya kedalam sistem ini. (Humas Dispendik Surabaya)

Additional information